Jakarta, Gatra.com - Wacana Pemilihan Kepala Daerah terus menuai kritik dari Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat. Dia menilai tidak ada alasan yang masuk akal untuk mengganti sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung.

"Saya tidak melihat ada urgensi untuk mengubah sistem pilkada menjadi sistem tidak langsung," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Pilkada Langsung" yang dilaksanakan di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Ahad (24/11).

Dia membenarkan dalam proses pilkada langsung saat ini masih ditemui banyak permasalahan. Kendati demikian, dia melihat bahwa permasalahan itu terjadi pada implementasinya, bukan pada sistem pilkada yang dipakai saat ini.

"Walaupun proses berdemokrasi kita relatif baru, tapi ini harus dipertahankan dan berjalan secara kontinu. Jadi sistemnya jangan di ganti-ganti sesuai selera," tuturnya.

Sejalan dengan Humphrey, Direktur Eksekutif NCBI, Juliaman Saragih juga menolak adanya pergantian sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung. Menurutnya, hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem pilkada langsung adalah dengan mereformasi partai politik sebagai pemeran utama dalam proses demokrasi.

"Jangan pertaruhkan kedaulatan rakyat dengan menggantikan sistem pilkada langsung dengan sistem tak langsung. Tapi lebih bagaimana untuk mereformasi parpol sebagai pemeran utama dalam pilkada langsung," tegasnya.