Jakarta, Gatra.com – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Cirebon dan Suralaya yang didanai oleh Korea Selatan (Korsel) diprediksi akan mengakibatkan kematian dini selama 30 tahun masa operasi PLTU. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan pembangunan PLTU dan beralih ke energi terbarukan.
Menurut riset yang dilakukan oleh Greenpeace Asia Timur dari kantor Seoul, pendanaan Korsel untuk pembangkit listrik batu bara di negara-negara yang sangat berpolusi seperti Vietnam, Indonesia, dan Bangladesh, diproyeksikan dapat menyebabkan 47 ribu hingga 151 ribu kematian dini.
Berdasarkan riset tersebut, di Indonesia, Greenpeace setempat memprediksi 4.700 kematian dini yang diakibatkan oleh PLTU batu bara yang rencananya akan dibangun yakni Cirebon-2 dan Jawa 9 & 10 di Suralaya, Banten.
“Akan ada sekitar 34 juta orang di Jakarta dan enam juta orang di Bandung yang akan terpapar dari pembangunan PLTU Cirebon-2 serta Jawa 9 & 10 di Suralaya,” ungkap Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, di Menteng, Jakarta, Senin (25/11).
Analisis dan pemodelan yang dilakukan Greenpeace East Asia juga menemukan bahwa standar ganda batas emisi untuk polutan udara berbahaya memungkinkan PLTU batu bara yang dibiayai Korsel di negara-negara lain mengeluarkan nitrogen oksida (NOx) 18,6 kali lebih banyak, sulfur dioksida (SO2) 11,5 kali lebih banyak, dan polusi debu 33 kali lebih banyak daripada yang dibangun di Korsel.
Dari fenomena ini, Greenpeace Indonesia berharap Presiden Jokowi dapat membuat rencana penutupan PLTU batu bara yang sudah beroperasi dengan kerangka waktu yang jelas dan menghentikan ekspansi PLTU batu bara serta pada saat bersamaan beralih kepada energi terbarukan. Apalagi Jokowi sudah mendapat teguran dari PBB dan IMF.
“Harusnya langsung diimplementasikan. Karena kalau bicara soal teknologi dan kesiapan, itu sudah ada semua. Tinggal tunggu perintah dari Jokowi. Kalau Jokowi sudah perintahkan, pasti semuanya akan ngikutin,” kata Bondan.
Reporter: IMS
