Jakarta, Gatra.com - Pedagang Handphone (HP) di ITC Roxy Mas, Jakarta memperkirakan pendapatannya akan turun apabila pemerintah melarang ponsel yang tak terdaftar International Mobile Equipment Identity (IMEI) per 18 April 2019. HP yang IMEI-nya tidak terdaftar akan diblokir oleh operator telekomunikasi.

Ketentuan ini tercantum dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.

"Kerugian di atas 50 persen pendapatan jika diterapkan," kata seorang pemilik toko Sultan Store Jakarta, Yongki Kedoh (32) kepada awak media usai Sosialisasi Regulasi Tata Kelola IMEI pada Selasa (26/11). 

Meski mengaku saat ini penjualan masih relatif normal. "Tampaknya akan kita lihat bulan April lagi," ujarnya.

Menurutnya, ponsel black market (BM) yang tidak memiliki IMEI memang harganya lebih murah. Bahkan, beberapa orang rela membelinya hingga ke luar negeri.

"Kita tahu Roxy banyak brand-brand resmi. Harga-harga premium di atas Rp10 juta, rangenya di luar 20-30 persen lebih murah. Masyarakat jadinya tertarik barang BM," ungkapnya.

Yongli menilai pemerintah perlu memepertimbangkan ulang peraturan tersebut, mengingat waktunya sempit untuk sosialisasi. Ia menyarankan sosialisasi tidak dilakikan hanya kepada pedagang, melainkan juga kepada konsumen melalui media-media nasional.

"Kita menjelaskan ke mereka kehilangan customer, tapi kalau tidak menjelaskan akan dapat feedback negatif customer," ungkapnya.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ojak Simon Manurung menegaskan pihaknya akan mencabut izin pedagang yang terbukti menjual telepon genggam (HP) dengan IMEI tak terdaftar. HP yang berasal dari pasar gelap (Black Market) termasuk di dalamnya.

"Tapi kalau sampai tidak terdaftar, sanksinya adalah penarikan barang dan pencabutan izin," tegasnya kepada awak media di ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa (26/11).