Jakarta, Gatra.com - MPR akan menyambangi kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, No. 164 Senen, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (27/11). Kunjungan itu termasuk dalam program safari politik MPR.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menjelaskan, safari politik itu bertujuan meminta pendapat PBNU terkait wacana amandemen UUD 1945. Bamsoet, sapaannya, menjelaskan MPR sebelumnya juga sudah bertemu pemimpin partai politik untuk mendiskusikan wacana itu.

"Sudah (bertemu), PDI Perjuangan sudah diterima Ibu Mega, Demokrat sudah diterima Pak SBY, kemudian Gerindra sudah ketemu Pak Prabowo, PAN ketemu Pak Zul, NasDem dengan Pak Surya, hari ini ketemu PKS," kata Bamsoet setelah safari politik di kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Baca juga: Wacana Amandemen UUD 1945 Disebut Tunggu Ketum Golkar Baru

Setelah kunjungan ke PBNU, rencananya MPR juga akan menemui pimpinan Muhammadiyah. Caketum Golkar itu juga akan mengatur ulang pertemuan dengan partai politik lainnya seperti PKB dan Golkar.

Sebelumnya, Bamsoet menyatakan, ada beberapa partai yang menolak amandemen konstitusi untuk memasukkan pasal terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tiga partai tersebut adalah Golkar, Demokrat dan PKS.

"Safari politik MPR dalam rangka menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) MPR sebelumnya. Di mana rekomendasinya itu adalah perlunya amandemen terbatas dan GBHN," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11) lalu.

Menurut Bamsoet, tiga partai tersebut tidak sreg dengan amandemen UUD 1945 hanya menambahkan pasal terkait GBHN saja. Alasannya, pengembalian GBHN bisa dilakukan dengan membuat undang-undang saja.

"Penting untuk bersafari lagi. Menggali apa yang kira-kira bisa kami tuntaskan dari PR (MPR) periode sebelumnya," ungkap dia.