Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, acara "Reuni Akbar 212" merupakan gerakan masyarakat yang belum dapat menerima realitas keputusan politik. 

Oleh karena itu, ia tidak mempermasalahkan kelompok yang masih ingin mengutarakan aspirasinya. Syaratnya, dilakukan dengan damai dan sopan, serta tidak merusak fasilitas publik. 

"Saya kira, secara jangka panjang, kapan pun dan di mana pun kalau masyarakat ingin atau merasa perlu berkumpul dan menyampaikan aspirasi mereka, maka itu hak mereka," kata Djayadi kepada wartawan, Jakarta (27/11).

Djayadi berujar, setiap orang perlu menghormati dan menghargai bentuk demokrasi semacam ini. "Baik masyarakat maupun pemerintah segera memberi ruang saja kepada teman-teman kita, para saudara kita alumni 212. [Mereka] berekspresi baik itu sifatnya keagamaan maupun politik," tambahnya.

Ia mengatakan, selama ini aksi Reuni 212 selalu berlangsung damai, tidak ada kekerasan dan kerusakan, sehingga perlu dikhawatirkan. "Saya kira mari kita jaga perasaan semua kelompok anak bangsa," tutupnya. 

Sebagai informasi, Reuni 212 akan digelar pada 2 Desember mendatang. Sejumlah pro dan kontra bermunculan. Ada yang menilai aksi tersebut tidak perlu dilakukan karena sudah tidak ada yang perlu disuarakan.