Jakarta, Gatra.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung dan menginginkan mekanisme Pilpres dikembalikan lagi ke MPR.

Sikap PBNU itu disampai oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo selepas pertemuan safari politik MPR dengan PBNU di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Bamsoet, begitu disapa, menyebut sikap itu sudah ditetapkan PBNU sejak Musyawarah Nasional (Munas) PBNU pada 2012 silam di Cirebon.

"PBNU merasa pemilihan presdien dan wapres lebih bermanfaat, bahkan lebih baik. Lebih tinggi kemaslahatannya dikembalikan ke MPR, ketimbang langsung karena lebih banyak mudahratnya. Itu adalah hasil Munas PBNU di Pesantren di Kempek, Cirebon pada tahun 2012 lalu," kata Bamsoet selepas pertemuan, Rabu (27/11).

Sementara itu, Ketua PBNU, Said Aqil Siradj membenarkan pernyataan Bamsoet. Ia menambahkan, hasil Munas itu sudah disepakati para kiai sepuh, selerti Kiai Sahal saat masih hidup, Kiai Mustofa Bisri dan lainnya. Para kiai mempertimbangkan, ongkos politik saat Pilpres sangat tinggi.

"Kemarin baru saja [terlihat], betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat menkhawatirkan. Ya untung enggak ada apa-apa. Namun, apakah lima tahun harus kaya gitu?" tanya Said.

Selain mempertimbangkan ongkos politik, Said menyebut pertimbangan kiai sudah disepakati para santri. Ia mengklaim, keputusan itu bukan bertujuan untuk kepentingan politik praktis semata.

Saat ditanya adakah potensi kemunduran demokrasi apabila Pilpres dikembalikan ke MPR, Said membantahnya. Menurutnya, dekokrasi hanyalah sebagai alat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan patokan utama.

"Demokrasi itu merupakan wasilah untuk menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi itu alat, media mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi menujukan kemudharatan, belum tentu demokrasi liberal. Itu malah akan memberi manfaat," tuturnya.