Jakarta,Gatra.com - Komisi II DPR bakal membahas sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menolak Pemilu langsung atau mengembalikannya ke MPR. Hal itu disampaikan Ketua DPR, Puan Maharani.
"Itu akan dibahas di Komisi II, wacana tersebut kan masih menjadi satu wacana, yang harus kita lihat itu kajiannya. Apakah kita kembali ke belakang mundur, apakah itu akan ada manfaat dan faedahnya ke depan," katanya saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Meski menampung aspirasi tersebut, Puan beranggapan, Pemilu langsung yang diselenggarakan sejak 2004 ini sudah berjalan secara baik dan lancar. Ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil keputusannya nanti.
"Tapi kan kita sudah melakukan pemilu langsung ini berkali kali. Kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Walau ada case by case yg tidak sesuai harapan kita itu bukan berarti pemilu tidak berjalan baik dan lancar. Kita lihat di Komisi II," ujar putri Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Saat ditanya soal mudharat melangsungkan Pemilu langsung, Puan enggan membeberkannya. Menurutnya, hal itu bisa dijawab ketika sudah diputuskan oleh lembaga, bukan opini pribadi.
"Saya enggak bisa mengatakan pendapat saya. Ini masih proses pembahasan di Komisi II," ujar eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.
Sebelumnya, sikap PBNU itu sebenarnya sudah ditetapkan sejak Musyawarah Nasional (Munas) PBNU pada 2012 silam di Cirebon. Ketua PBNU, Said Aqil Siradj menjelaskan, hasil Munas itu sudah disepakati kiai sepuh dengan mempertimbangkan ongkos politik saat Pilpres sangatlah tinggi.
"Kemarin baru saja (terlihat), betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat menkhawatirkan. Ya untung enggak ada apa-apa. Namun, apakah lima tahun harus kaya gitu?" tanya Said.
Selain pertimbangan ongkos politik, Said menyebut pertimbangan kiai juga sudah disepakati para santri. Ia mengklaim, keputusan itu bukanlah demi kepentingan politik praktis semata.
Saat ditanya adakah potensi kemunduran demokrasi apabila Pilpres dikembalikan ke MPR, Said mematahkannya. Menurutnya, dekokrasi hanyalah sebagai alat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan patokan utama.
"Demokrasi itu merupakan wasilah untuk menuju keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi itu alat, media mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi menujukan kemudharatan, belum tentu demokrasi liberal itu akan memberi manfaat," katanya.
