Makassar, Gatra.com — Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia saat ini, termasuk dunia, bagi aktivis Walhi sudah berubah jadi bencana iklim. Bencana itu nyata adanya. Bukan hoax.
“Climate change yang sering disebut itu sesungguhnya sudah bukan lagi perubahan iklim, tapi sudah bencana iklim climate disaster,” kata Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid saat menjadi narasumber FestForest 2019 di Baruga Lappo Ase, Jalan AP Pettarani Kota Makassar, Kamis (28/11).
Khalisah mengatakan, bencana kekeringan, musim hujan yang belum juga turun padahal ada lagunya November Rain, bencana Rob, itu semua nyata. Bukan hoax.
“Ironisnya, menurut hasil riset, masyarakat tidak percaya bahwa bencana ini terjadi karena ulah manusia,” ungkapnya.
Khalisah menegaskan, bencana yang terjadi karena salah urus negara. Bukan karena Tuhan sedang mengutuk. “Ini murni karena kesalahan paradigma pembangunan,” jelasnya.
Dikatakan, khusus pengelolaan hutan, karena sudah terbukti gagal, maka harus ganti aktor. Jika selama ini diserahkan ke korporasi, maka saatnya diserahkan ke masyarakat.
Bupati Luwu Utara, Hj Indah Putri Indriani yang hadir sebagai narasumber juga mengapresiasi kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Menurutnya, dengan pola tersebut diharapkan, masyarakat juga memiliki tanggung jawab mengelola hutan.
“Pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Indah.
Meski, lanjut Bupati Lutra ini, masyarakat juga masih harus terus diedukasi. Sebab faktanya, banyak juga masyarakat yang merusak hutan.
“Edukasi dibutuhkan agar tidak sekadar memanfaatkan hutan, tapi juga menjaga dan melestarikannya,” imbuhnya.
Tantangannya menjaga hutan sangat sulit. Apalagi kewenangan itu sudah ditarik ke provinsi.
“Saat ini, pemerintah tengah berupaya membuka akses ke daerah terisolir Luwu Utara, yakni Seko, Rampi, dan Rongkong. Perjuangan ini juga harus diikuti dengan perjuangan memastikan hutan di kawasan tersebut tetap lestari,” tegasnya.
Apalagi, kata Bupati Indah, Luwu Utara adalah wilayah terluas di Sulsel. Meski untuk luas kawasan hutan, Lutra kedua setelah Lutim.
“Tapi bicara hutan, tidak hanya soal luas-luasan, tapi soal political will pemerintah,” ujarnya.
