Jakarta, Gatra.com- Project Manager Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN, Didin Syafruddin mengatakan, sebagian masyarakat kurang menerima perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan realitas tersebut, ia melihat fenomena, masyarakat yang cenderung dikucilkan dari lingkungan sosial lebih memilih pendidikan homeschooling. Saat anak tidak mendapatkan pendidikan formal, maka potensi untuk terkena paham radikalisme semakin besar.

"Pendidikan berperan, kohesi sosial. Apabila tidak dikontrol negara, maka akan menimbulkan kerentanan," katanya di Jakarta, Kamis (28/11).

Pendapat ini lantas dibantah oleh Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Kemdikbud, Subi Sudarto. Menurutnya, homeschooling sudah terkontrol oleh dinas pendidikan. Oleh karena itu, sistemnya mengikuti prosedur Kemdikbud.

"Justru homeschooling merupakan aturan pemerintah dan bersifat komunitas. Lembaga itu menjadi satuan pendidikan yang memiliki MPSM [Manual Prosedur Sistem Mutu]. Regulasi terkontrol oleh dinas pendidikan," tuturnya.

Ia memaparkan, peserta didik homeschooling masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik). Mereka mengikuti ujian nasional. Apabila tidak bisa mengikuti ujian, maka mereka bisa menyusul pada sistem paket.

"Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan ada tiga jalur pendidikan yakni informal, nonformal, dan formal. Tunggal dan majemuk itu sama. Bayangkan, orang tua, dia cari sendiri dan belajar sendiri. Pasti keteteran. Ada majemuk, barter," ujarnya.