Nusa Dua-Bali, Gatra.com - Sebagai organisasi independen dan ”mitra” pemerintah, Kadin diharapkan dapat mengimplementasikan program-program kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan program prioritas pemerintah dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Pemerintah telah menetapkan berbagai program yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada," kata Wapres K.H..Ma'ruf Amin dalam Rapimnas ke-4 Kadin 2019 di Hotel Westin Nusa Dua Bali, Jumat (29/11).
Wapres mengatakan diperlukan peran serta pelaku dunia usaha untuk mewujudkannya. Pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar, diantaranya laju perekonomian nasional yang cenderung melambat, sebagai akibat ketidak pastian kondisi perekonomian global (perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang berkepanjangan serta risiko geopolitik). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah.
"Menurut Data Bank Dunia (World Bank), Indeks Modal Manusia (IMM) (indikator kapasitas dan kualitas SDM sebuah negara dalam membangun ekonomi) Indonesia termasuk dalam kelompok pendapatan rendah-menengah (lower-middle income), dan tertinggal dibandingkan negara Singapura, Korea, dan Jepang," katanya.
"Angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran masih termasuk dalam kategori tinggi dan harus diturunkan," lanjut Wapres.
Wapres menyebut bahwa struktur perekonomian Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, karena itu ekspor harus ditingkatkan.
"Angka Ekspor harus ditingkatkan untuk memperkecil defisit neraca perdagangan dan perekonomian semakin membaik," ujarnya.
Tantangan berikutnya lanjut Wapres, yakni perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi internet telah merubah metode atau cara berbisnis dan gaya hidup masyarakat.
"Para pelaku usaha harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya," katanya.
Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, kata Wapres, diperlukan sinergitas dan usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan otoritas (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dll), dan para pelaku usaha maupun industri, untuk dapat meningkatkan daya saing dan terciptanya kepastian berusaha yang lebih sehat.
"Pemerintah saat ini sedang berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan sejumlah regulasi (omnibus law) guna mendukung kemudahan berusaha, penyederhanaan birokrasi, dan penciptaan lapangan kerja," katanya.
Wapres berharap, Kadin dapat memainkan perannya melalui pemberdayaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar “naik kelas”, pengembangan bisnis startups, dan perluasan pemanfaatan penggunaan teknologi digital (e-commerce).
"Kadin diharapkan mampu berperan serta dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sehingga para tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri nasional," ujarnya.
Wapres menyebut bahwa semua itu dapat dilakukan melalui fasilitasi atau kerjasama dengan institusi pendidikan formal dan pendidikan vokasi.
Begitu juga, potensi ekonomi baru yang akan dikembangkan saat ini agar mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional adalah ekonomi syariah.
"Peran ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan ekonomi dan keuangan konvensional. Market share perbankan syariah baru mencapai 5,95% dan keuangan Syariah baru mencapai 8,29%," ujarnya.
Wapres menegaskan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui lembaga Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
"Saat ini sedang dilakukan penguatan kelembagaan melalui revisi regulasi lembaga tersebut. Kedepan diharapkan perkembangan ekonomi konvensional mampu bersinergi dengan pengembangan ekonomi syariah," katanya.
Wapres mengingatkan kepada para pelaku bisnis dan usaha diharapkan mulai berbenah dan mampu menangkap peluang pengembangan ekonomi syariah, misalnya penggunaan label halal, perluasan kegiatan usaha syariah seperti wisata halal, dan kegiatan bisnis lainnya yang dalam pengelolaannya sejalan dan mendukung konsep ekonomi syariah.
Selain pemanfaatan teknologi digital, lanjut Wapres, para pelaku usaha diharapkan dapat mengimplementasikan iklim kerja yang lebih baik yaitu dengan cara yang cepat, tepat, dan memberikan maanfaat.
