Jakarta, Gatra.com – Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Ade Irfan Pulungan mengatakan, ada satu dari tiga wacana yang dianggap penting untuk dilakukan. Wacana tersebut menyangkut Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurutnya, tidak ada yang mendesak untuk membahas pemilihan presiden lewat MPR dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"GBHN ini urgent karena harus ada program menyeluruh dari pusat ke daerah terkait konsep pembangunan daerah," ujarnya di Hotel IBIS Tamarin, Jakarta, Sabtu (30/11).

Dilihat dari wacana yang ada, lanjut Irfan, negara perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Contoh nyatanya terkait pendidikan politik yang baik dan benar. Irfan menuturkan, masyarakat perlu diberi pemahaman seputar pemilu yang merupakan bagian dari demokrasi, di mana demokrasi berjalan untuk memilih seorang pemimpin.

"Kita harus memberikan gambaran kepada publik bahwa politik itu harus bermartabat, supaya publik bisa memahami politik yang baik dan benar," jelasnya.

Irfan juga mengatakan, apabila demokrasi diubah, maka akan menghilangkan sistem gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia. Selanjutnya, makna Bhineka Tunggal Ika juga bisa terhapus.

Irfan berharap, rencana amendemen ini dipikirkan dengan baik. Lebih lanjut, tidak hanya mementingkan kelompok tertentu tetapi mengedepankan aspirasi rakyat.

"Massa juga tidak terlepas dari karakter pemimpin kita. Maka ini harus diberikan komunikasi politik yang baik antara elit dan rakyat," tambahnya.