Pekanbaru, Gatra.com --Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru menilai perlunya pemerintah kota setempat memberikan respon terukur terhadap persoalan urban yang muncul di kota Pekanbaru.

Kepada Gatra.com, Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Pekanbaru, Said Usman Abdulah, menuturkan sejumlah respon harus disuguhkan pemerintah kota, jika ingin Pekanbaru dapat melirik peluang investasi di era pemerintahan Jokowi.

"Sekarang Pak Jokowi arahnya kan jelas bagaimana investasi asing masuk ke Indonesia. Tapi investor juga punya penilaian apakah suatu kota menguntungkan untuk dimasuki atau tidak," jelasnya kepada Gatra.com, Minggu (1/12).

Said menuturkan sebelum masuk ke satu wilayah, biasanya investor akan melihat rupa infrastruktur yang dimiliki sebuah kota. Pada tahap ini, jelas Said, beberapa infrastruktur yang dimiliki kota Bertuah cukup mumpuni seperti infrastruktur jaringan jalan.

"Apalagi kalau jalan tol Pekanbaru-Dumai dan Pekanbaru-Padang rampung dibangun. Masalah itu muncul kalau musim hujan, kota ini mudah banjir. Atau jaringan listrik yang belum dikatakan seutuhnya mumpuni. Belum lagi masalah sampah, yang hingga kini kerap menghantui warga," tekannya.

Pekanbaru sendiri menjadi salah satu kota di Pulau Sumatera, yang menunjukan geliat pembangunan yang menjanjikan. Hal ini dipengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang mencatat angka pertumbuhan 2,8 persen pada triwulan II 2019.

Sementara itu, total investasi yang masuk ke Pekanbaru pada triwulan III tahun 2019 mencapai Rp296.453.600.000. Dari angka tersebut jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan nilai Rp292.202.600.000. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) hanya Rp4.251.000.000. Demikian keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru.

Adapun total investasi dari triwulan satu hingga tiga di kota Pekanbaru mencapai Rp 1.258.300.800.000. Angka tersebut masih dibawah target pemerintah kota yang mencapai Rp2 triliun.