Jakarta, Gatra.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memborong penghargaan Anugerah Gatra 2019 dalam malam penganugerahan yang berlangsung di IPB International Convention Centre, Botani Square, Bogor, Minggu (1/12) malam. Penghargaan tersebut diberikan oleh manajemen Gatra Media Group kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Dalam ajang kali ini, Pemprov Sumbar meraih kategori sebagai provinsi terbaik dalam optimalisasi anggaran. Dimana kategori penilaiannya yakni kepala daerah dan desa yang berhasil memanfaatkan anggaran daerah dan desa secara tepat guna, efektif, dan efisien untuk kemajuan wilayahnya.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mensyukuri keberhasilan Pemprov Sumbar membawa pulang trofi Anugerah Gatra tahun ini. Menurut Irwan capaian tersebut dapat memberikan semangat kepada seluruh jajaran birokrat di Pemprov Sumbar.
“Saya rasa [penghargaan] ini bagus karena memberikan motivasi kepada kepala daerah untuk berbuat baik, dan lebih baik lagi ke depan. Sehingga apa yang dilakukan secara maksimal dan baik itu mendapatkan apresiasi sehingga akan menambah motivasi,” ujar Irwan kepada Gatra.com.
Ia menyebutkan bila dibandingkan daerah lain besaran APBD Sumbar masih jauh. Pada tahun 2019 APBD Sumbar mencapai Rp7,1 triliun, jumlah tersebut menurutnya mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Artinya jumlah [anggaran] segitu, tidak besar dibandingkan Jakarta yang 70 triliun, Jawa Tengah dan sebagainya. Di situlah optimalisasi karena dengan uang yang terbatas cuma 7 triliun dan sebagian besar habis untuk belanja pegawai karena uang segitu tidak cukup untuk membayar 21 ribu pegawai provinsi,” katanya.
Untuk mengatasi hal tersebut Pemprov Sumbar berupaya melakukan optimalisasi dengan cara mengefisienkan alokasi anggaran dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Hasilnya dengan optimalisasi tersebut anggaran terserap maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumbar.
“Sehingga terlihat dari data statistika tiap tahun pendapatan perkapita naik terus, kemiskinan berkurang terus, sehingga dengan indikator data BPS itu bisa menyimpulkan dana yang terbatas sedikit kita bisa optimalkan untuk mendapatkan target pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Strategi optimalisasi anggaran menurut Irwan tidak lepas dari matangnya perencanaan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan akurasi perencanaan itu, Pemprov Sumbar mampu menekan SiLPA atau sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
“Kita SiLPA nya sedikit paling banyak 5 persen dan itu lebih pada efisiensi dan kita diarahkan untuk mendistribusikan dan menyerap anggaran semaksimal mungkin agar bisa menyejahterakan masyarakat dengan ekonomi yang bergerak di masyarakat,” katanya.
Sementara untuk mekanisme pengawasan anggaran, Pemprov Sumbar terang Irwan selalu berkoordinasi dengan dewan di daerah. “Kalau dari pengawasan tentu dari DPRD kepada kita. Dan kita ada inspektorat melakukan pengawasan juga dan alhamdulillah berjalan baik. Buktinya anggaran kita 7 kali WTP berturut-turut,” pungkasnya.
