Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani berpendapat, BPS dan Pemerintah harus terbuka seputar data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kenyataan di lapangan, ini menunjukan jumlah lapangan kerja formal semakin menyusut. Padahal, Indonesia akan menghadapi bonus demografi, yang mana usia produktif akan mendominasi.

Menurutnya, apabila Pemerintah tidak tegas, maka bonus demografi akan menjadi beban demografi. Apalagi, ia menganggap Undang-Undang Ketenagakerjaan tergolong kaku.

"Adanya omnimbus law, harapannya Pemerintah harus tegas dan konsisten. Pasalnya, data menunjukan penyerapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut, dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja baru," kata Hariyadi ketika dihubungi Gatra.com, Rabu (4/12).

Di sisi lain, kata Hariyadi, akibat lapangan kerja sektor formil terbatas, otomatis pendapatan masyarakat berkurang. Dampaknya daya beli masyarakat cenderung menurun. "Ini masalah serius, Pemerintah harus terbuka dan tegas," ujarnya.

Hariyadi mengatakan, ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan angkatan kerja terlihat dari data Penerima Bantuan Iuran (PBI) di BPJS Kesehatan. Menurutnya, jumlahnya meningkat dan signifikan.

"Sekarang malah jumlahnya 96,8 juta orang. Artinya, kalau kriteria mengikuti BPJS Kesehatan, ini mereka pake sembilan kriteria. Diambil dari 14 kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk penduduk miskin," ujarnya.

"Dari kriteria tersebut, bahwa pendapatannya di bawah 600 ribu per bulan. Mereka dibantu kan karena tidak mampu berobat. Nah, kita [ambil] 96,8 juta [jadi] hampir 37%  jumlah populasinya," tambahnya.