Padang, Gatra.com - Tercatat sebanyak 1.899,15 ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis yang berasal dari 2.839 fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) per tahunnya. Jumlah yang sangat banyak tersebut tidak didukung ketersediaan pusat pengolahan limbah medis, sehingga harus dioper ke Pulau Jawa untuk dimusnahkan.

Biaya yang dibutuhkan untuk pengiriman limbah medis ke Pulau Jawa itu cukup besar. Pasalnya Pemerintah Provinsi Sumbar menyerahkan limbah B3 Medis kepada pihak ketiga berizin dengan biaya angkut senilai Rp20.000 - 40.000 per kilogram.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul menyebutkan, biaya angkut limbah B3 Medis Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter M. Djamil, Padang saja menelan anggaran sebesar Rp2 miliar per tahun, dengan jumlah limbah sebanyak 157.673. Sementara itu, untuk RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi menelan anggaran sebesar Rp1 miliar dengan jumlah limbah sebanyak 54 ribu dan Rp500 juta di RSUD Pariaman, serta Rp400 juta di Kota Solok. 

"Pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya tidak boleh membuang limbah medis sembarangan. Tadinya ada salah satu rumah sakit di Kabupaten yang terkena masalah hukum pidana karena ketahuan membuang limbah sembarangan," ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Rabu (4/12).

Peneliti Universitas Andalas mengungkap dalam pertemuan Dinas Lingkungan Hidup dengan Wagub Sumbar bahwasanya jumlah timbunan limbah B3 medis di Sumbar akan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan predisksi mencapai 8.445 ton per tahun pada 2040 atau 23,1 ton per hari. 

Saat ini, Kota Padang masih menjadi daerah penghasil limbah medis terbanyak di Sumbar, dengan jumlah produksi mencapai 863,73 ton pada 2018. Menyusul Bukittinggi sebanyak 417,31 ton dan Payakumbuh sebanyak 106,23 ton. Paling sedikit limbah B3 medis di Kepulauan Mentawai sebanyak 3,86 ton. Ini disebabkan belum adanya rumah sakit di pulau tersebut. Sedangkan limbah dari Kota Sawahlunto juga terbilang kecil yakni 7,22 ton per tahun.