Beijing, Gatra.com- Perusahan raksasa telekomunikasi Cina, Huawei telah mengeluarkan gugatan terhadap Pemerintah Amerika Serikat. Pasalnya, Pemerintah AS menuding Huawei sebagai ancaman nasional. Hal ini dilakukan setelah Komisi Komunikasi Federal AS membatasi penyedia layanan seluler di wilayah pedalaman.

Penyedia layanan seluler itu membeli peralatan Huawei menggunakan dana pemerintah sebesar US$8,5 miliar. Padahal, Huawei menegaskan tidak ada hal yang bisa membuktikan adanya ancaman keamanan.

Huawei meminta Pengadilan Banding AS untuk membatalkan keputusan pembatasan layanan ini. Menurut Chief Legal Officer Huawei, Song Liuping, Pemerintah AS tidak pernah menunjukkan bukti konkret atas tuduhan itu lantaran memang hal itu tidak pernah ada.

Ini adalah gugatan hukum kedua tahun ini yang diajukan Huawei atas perlawanan terhadap kebijakan administrasi Trump. Huawei melontarkan gugatan hukum serupa pada Mei. Hal tersebut menantang keputusan AS atas pelarangan agen pemerintah AS yang membeli peralatannya.

Perusahaan ini telah terlibat perselisihan dengan latar belakang perang dagang yang sengit antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia.

Sementara itu, pemerintah AS telah menghasut beberapa negara lain untuk tidak mengizinkan Huawei membangun infrastruktur telekomunikasi 5G di negara mereka. Pada KTT NATO di Inggris, Rabu (4/12). Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, kemungkinan peran Huawei dalam membangun jaringan 5G di Inggris didasarkan pada kepastian keberlanjutan kerja sama dengan AS atas pembagian intelijen.

"Pada Huawei dan 5G, saya tidak ingin negara ini tidak perlu memusuhi investasi dari luar negeri. Di sisi lain, kita tidak dapat mengurangi keamanan nasional kita yang vital. Kita juga tidak dapat mengurangi kemampuan kita untuk bekerja sama dengan mitra keamanan penting. Itu akan menjadi kriteria kunci yang menginformasikan keputusan kita tentang Huawei," katanya.