Padang, Gatra.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'aruf Amin menyebutkan, masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah utama yang perlu dihadapi, karena sebagian besar masyarakat miskin berasal dari kalangan umat (muslim).
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Kota Padang, Sumatera Barat untuk meresmikan pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-29 ICMI Tahun 2019 yang bertajuk Penguatan Nasionalisme dan Pengembangan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (6/12).
"Meskipun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, namun saya berpandangan bahwa kemiskinan dan ketimpangan itu harus dihilangkan melalui kekuatan umat muslim itu sendiri," ujarnya di Padang.
Dia menilai, pelibatan seluruh umat muslim dalam kegiatan ekonomi sangatlah diperlukan. Sebab, keterlibatan umat yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan, utamanya kelompok lapisan masyarakat terbawah. Dengan demikian, dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di negara ini.
Ma'aruf Amin menilai, sejak dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1990 lalu, ICMI telah berkembang menjadi organisasi cendekiawan muslim yang berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa.
"Saya mengenal ICMI sebagai organisasi cendekiawan muslim yang memiliki kemampuan berpikir, dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam memecahkan berbagai masalah sosial kemasyarakatan, termasuk memberikan jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput," ungkapnya.
Dia berharap, melalui Silaknas 2019 ini, ICMI dapat menjawab tantangan yang dihadapi dewasa ini. Diantaranya, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menghilangkan kemiskinan dan Ketimpangan sosial, dan penyebarluasan radikalisme dengan menggunakan simbol-simbol agama.
Apalagi di masa Pemerintahan Jokow-Maruf Amin, prioritasnya untuk Menuju Indonesia maju melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, Pembangunan Infrastruktur. Ketiga, Penyederhanaan Regulasi, Reformasi Birokrasi, dan kelima, Transformasi Ekonomi.
"Menurut saya hal ini sangat sejalan dengan tema Silaknas yang mengangkat Penguatan Nasionalisme dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045," imbuhnya.
