Jakarta, Gatra.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah staf khusus (stafsus) dari kalangan milenial dan wakil menteri menuai kritik. Pasalnya, di saat yang bersamaan Jokowi mengalihfungsikan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alasan perampingan birokrasi.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Noory Okthavia menjelaskan hal itu merupakan sikap inkosistensi dari Jokowi. Padahal sebenarnya, penambahan itu bisa diatasi mengingat Jokowi memiliki diskresi. "Itu sulit dihindari siapa pun presidennya. Cuma persoalannya adalah kenapa sebanyak itu. Pak Jokowi kan punya diskresi untuk menentukan batasan itu, siapa-siapa saja yang diberikan jabatan," kata Oktha saat ditemui selepas diskusi CSIS di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

Oktha menilai keputusan Jokowi sudah offside. Ia bahkan menyebut, ditambahnya stafsus atau wamen, karena hanya ingin menjaga hubungan baik antara Presiden dengan anggota keluarga yang bersangkutan. "Misal, Wakil Menteri (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Angela Tanoesodibjo. Susah untuk menghilangkan kesan bahwa itu dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara Jokowi dengan Hary Tanoesodibjo. Jokowi dengan Chairul Tanjung, lewat pemberian jabatan stafsus Putri Tanjung," papar dia.

Oktha menyayangkan, pemberian jabatan itu terkesan bukan dilihat dari kinerja atau kontribusi yang bersangkutan. Padahal mwnurutnya, masih banyak orang yang turut berjuang bersama Jokowi sebelum terpilih kembali menjadi Presiden. "Kita enggak tahu apa yang mereka lakukan selama kampanye," tandasnya.