Solo, Gatra.com – Dua kader DPC PDIP Solo menyemarakkan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dengan mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota dan Wakil Wali Kota di DPD PDIP Jawa Tengah. Menanggapi hal ini Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai keduanya tak melihat aturan yang ada.

Kedua kader yang mendaftar yakni Anggota DPRD kota Solo dari PDIP Ginda Ferachtriawan dan mantan anggota DPRD Solo Purwono. Ginda merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Sedangkan Purwono anggota DPRD pada periode 1999-2004.

Rudy mengatakan keduanya tak sesuai aturan karena melanggar peraturan partai nomor 24 tahun 2017 mengenai Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah. Dalam aturan tersebut menyebut bahwa DPC yang memperileh suara minimal 25 persen bisa melakukan penjaringan secara tertutup.

Mengacu pada aturan tersebut penjaringan tertutup telah dilakukan DPC PDIP Solo dan hasilnya telah diteruskan ke DPP PDIP. Namun dengan kedua kader tersebut mendaftar, Rudy tak berencana mempersoalkan.

”Nggak masalah, mereka ingin jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tapi kan mereka nggak diusulkan oleh pengurus struktural di penjaringan tertutup,” ucapnya saat ditemui Senin (9/12).

Pria berkumis ini menilai keduanya mendaftar atas kemauan sendiri, bukan kemauan partai. Lagi pula keduanya mendaftar melalui DPD PDIP Jawa Tengah. Sehingga dirinya tidak akan memberikan sanksi terkait pendaftaran ini.

”Saya nggak akan menyurati, lha mereka mendaftarnya melalui DPD PDIP Jawa Tengah, bukan melalui partai lain. DPC tidak akan memanggil, biarkan dulu. Kami lihat dulu,” ucapnya.

Rudy membeberkan keduanya juga tak meminta izin dari DPC untuk mengambil formulir pendaftaran di DPD PDIP Jawa Tengah. Sebab Rudy juga tak mengetahui aturan detail dari DPD terkait pendaftaran bakal calon kepala daerah.

”Saya nggak tahu apakah harus ada pengantar atau tidak. Saya nggak ngerti. Pokoknya DPD buka pendaftaran, ya silahkan saja,” ucapnya.

Namun dirinya menegaskan saat ada kader yang mendaftar melalui DPD PDIP Jawa Tengah atau bahkan DPP di pusat, kader tersebut tak memahami aturan. Apalagi memang pendaftaran melalui DPD dan DPP baru ada kali ini.

”Artinya mereka tidak paham aturan partai. Lagian baru kali ini DPD dan DPP buka pendaftaran. Saya nggak tahu, jadi itu urusan mereka,” ucapnya.