Jakarta, Gatra.com - Peneliti Senior CSIS, J. Kristiadi, menilai kebijakan pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah sudah tepat. Menurutnya, pemekaran sebuah wilayah memiliki kecenderungan politis, ketimbang alasan kepentingan masyarakat.

"Kebijakan Moratorium ini memang sudah tepat. Karena sekarang ini pemekaran itu juga lebih didasarkan pada kepentingan subjektif para politisi daripada para kepentingan masyrakat," katanya dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus' di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

Pernyataan Kristiadi itu bukan tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa tidak ada korelasi antara pemekaran sebuah wilayah dengan kesejahteraan masyarakat. Baginya, pemekaran wilayah hanya menunaikan hasrat berkuasa elit politik.

"Hasrat untuk membagi rata kekuasaan ini tanpa ada suatu pemikiran yang memang pemekaran tujuannya adalah meningkatkan pelayanan," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk memekarkan sebuah wilayah, perlu melihat potensi daerah itu. Jika potensi ekonomi tak cukup besar, lebih baik tidak perlu ada pemekaran. Sebab, pemekaran yang tergesa-gesa hanya membuat daerah itu justru tertinggal.

"Ini menurut saya, isunya bukan hanya pemekaran tapi ke penataan daerah. Kalau ternyata sekarang ekonominya tidak mungkin untuk besar dan bersaing, ya jadikan satu saja," katanya.

Wacana pemekaran wilayah di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir memang jadi perbincangan. Misalnya, usulan pemekaran beberapa wilayah kabupaten di Papua dan Papua Barat. Usulan itu datang dari para tokoh Papua dan Papua Barat saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Selasa (11/9) lalu.

Selain itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya juga pernah mengusulkan pembentukan Provinsi Bogor Raya. Provinsi Bogor Raya meliputi beberapa wilayah di antaranya Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok.