Jakarta, Gatra.com - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera memperbaiki data-data orang miskin. 

"Perbaikan data ini harus dilakukan agar pemerintah dapat memberikan bantuan sosial yang benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai orang yang berhak menerima justru tidak menerima. Lalu ada orang tidak berhak, justru menerima," katanya dalam rapat koordinasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019, di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

Yandri menyebut Komisi VIII DPR saat ini telah membentuk panitia kerja (Panja) Bupati dan Walikota, serta Panja verifikasi dan validasi data kemiskinan. Karena itu, Bupati maupun Walikota dituntut untuk kooperatif dalam melaporkan data kemiskinan di daerahnya masing-masing.

"Tidak hanya kalau lagi mengajukan anggaran ke Mensos biasanya kemiskinan meningkat. Tapi pas kampanye Pilkada pasti data kemiskinannya menurun. Nah, penting bagi kita untuk memastikan data itu untuk tidak amburadul," ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, saat di Kementerian Sosial (Kemensos) ada yang namanya aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS- NG) yang dapat mendata kemiskinan secara akurat.

"SIKS-NG yang kita miliki sudah sangat mumpuni untuk mengetahui apakah penerima manfaat layak. Bahkan, sistem ini bisa melihat bentuk kamar mandi seperti apa. Kalau toilet sudah bagus, tembok bagus pakai kusen kan sudah tidak perlu bantuan lagi karena masih ada saudara-saudara kita yang lebih berhak tapi tidak mendapatkan," katanya.