Badung, Gatra.com - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan rencana induk (Master Plan) kargo udara transshipment di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Pada 2018, Badan Litbang Perhubungan telah mengadakan diskusi terkait identifikasi awal pengembangan kargo transshipment di Bali, dan telah menghasilkan desk study menjadi rencana induk pada tahun ini.

Dalam FGD transshipment tahun lalu, hub kargo udara tidak hanya melayani ekspor dan impor, tetapi juga transshipment. Berbeda dengan impor dimana kargo dikenakan clearance untuk pengeluaran dan pemeriksaan, kargo transshipment hanya singgah di bandara, untuk kemudian diberangkatkan lagi. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Perhubungan,Sugihardjo dalam sambutannya di FGD yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Rabu,(11/12) di Kuta, Kabupaten Badung, Bali

“Sesuai dengan amanat dari Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, perlu adanya pengembangan hub kargo udara di kawasan timur Indonesia. Pengembangan hub kargo udara diharapkan berskala dunia (world-class) dan berdaya saing dengan negara lainnya. Hub cargo udara diharapkan berkembang dengan skala dunia," jelasnya.

Pada kajian awal di tahun 2018, desk study yang dihasilkan telah membahas konsep bisnis transshipment, analisis permintaan, pasokan tahap awal, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang logistic transshipment, serta analisis keekonomian tahap awal. Dari hasil kajian, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali memiliki potensi yang sangat besar untuk menangani kargo udara.

“Di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, terdapat penerbangan dari Oseania ke Asia Timur dan Timur Tengah. Selain itu, waktu tempuh jika transit di Denpasar lebih cepat 20-40 menit dibandingkan jika selama ini lewat Bandara Changi, Singapura,” ujarnya.

Sedangkan pada kajian 2019, Badan Litbang Perhubungan berfokus pada 4 hal utama yang akan dilakukan.

“Rencana induk terdiri dari empat bagian besar yaitu analisis permintaan, analisis fasilitas pergudangan, rencana zonasi, serta analisis keekonomian,” ucapnya.

Proyeksi permintaan akan menjadi acuan untuk perancangan gudang kargo. Disamping itu, mengingat aktivitas di bandara tidak hanya terkait kargo, maka perlu disusun rencana zonasi dalam konteks yang lebih makro.

"Pada tahapan analisis ekonomi, pemerintah akan mempertimbangkan terjaminnya pertumbuhan profit yang diperoleh oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam bisnis kargo transshipment ini," katanya.

Ia menambahkan, rencana induk kargo udara transshipment di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang telah dihasilkan dalam kegiatan ini dapat digunakan oleh operator bandar udara dan dapat menjadi contoh pengembangan fasilitas kargo transshipment di bandar udara lainnya di Indonesia. Kedepannya perlu ada regulasi terkait pelaksanaan pelayanan transshipment yang berasal dari kolaborasi antara Pemerintah Pusat seperti, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai, Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah.