Jakarta, Gatra.com - Kepercayaan publik terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meningkat sepanjang tiga tahun terakhir di Indonesia. Hasil penelitian Civil Society Organization (CSO) Sustainability Index 2018, peningkatan kepercayaan publik meningkat hingga di atas skor 4.0.
Secara umum, skor keberlanjutan LSM di Indonesia tidak berubah di tahun 2018. Jika menilik pada CSO Sustainability Index 2017, Indonesia masih berada di kisaran 4.0. Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Filipina dalam indeks tersebut untuk regional Asia.
Sementara itu, Filipina memiliki peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016, mereka berada di skor 3.4, dan meningkat pada tahun berikutnya di angka 3.3, lalu di tahun 2018 mereka berhasil mencapai angka 3.2.
Direktur Eksekutif Konsil LSM Indonesia Misran Lubis menerangkan bahwa Indonesia, bagaimanapun, memiliki poin yang cukup bagus dibanding Burma, Kamboja, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, bahkan Thailand.
"Juga peningkatan pada dimensi advokasi, layanan, dan sedikit membaik pada dimensi pendanaan. Namun pada dimensi lainnya stagnan dan bahkan menurun terutama di wilayah hukum," ujar Misran kepada Gatra.com usai acara peluncuran CSO Sustainability Index 2018 di Hotel Grand Cemara, Jakarta (13/12).
CSO Sustainability Index yang disokong oleh organisasi global fhi360 dan USAID Amerika Serikat, mencatat beberapa data indikator penting terkait keberlangsungan dan peran LSM. Indikator tersebut mencakup 7 poin. Ialah Lingkungan Hukum; Kapasitas Organisasi; Kemampuan Keuangan; Advokasi; Penyediaan Layanan; Infrastruktur Pendukung; dan Citra Publik.
Riset tersebut mencakup 69 negara, termasuk sembilan negara Asia. Konsil LSM Indonesia sendiri ditunjuk sebagai representatif pelaksana untuk Indonesia sejak tahun 2015.
Misran menerangkan bahwa LSM merupakan salah satu pilar demokrasi. Untuk itu fungsi LSM menjadi penting untuk memantau aktor-aktor negara dalam menjalankan mandatnya. Sehingga LSM merupakan mitra strategis bagi masyarakat untuk memantau kerja-kerja penyelenggara negara.
