Jakarta, Gatra.com - Peresmian jalan tol layang Jakarta-Cikampek oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (12/12) dianggap salah satu upaya pemerintah memenuhi hak asasi manusia, khususnya di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ecosoc). Menurutnya, HAM bukan sekadar hak sipil seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan lainnya, tetapi juga akses terhadap infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, parlemen ingin masa libur Natal dan Tahun Baru 2020 berjalan tertib dan aman. DPR telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Polisi untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

"Kita ingin zero accident, keamanan harus safety. Kemudian kenyamanan, kepergiannya mereka bisa nyaman, tidak macet, dan kalau macet tidak seperti lalu, seperti brexit dan lain-lain," ujar Syarif saat ditemui wartawan di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12).

Syarif meminta pemerintah mengutamakan kenyamanan masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman. Ia mengimbau, pemudik jangan menghabiskan waktu di jalan karena macet.

Jalan tol layang sepanjang 36,4 kilometer tersebut merupakan jalan tol bertingkat yang dibangun di atas jalan tol Jakarta-Cikampek. Tol layang ini dibangun untuk memisahkan kepadatan kendaraan di jalur perjalanan.

Di sisi lain, infrastruktur jalan raya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bidang logistik karena memangkas waktu tempuh serta biaya perjalanan. Keberadaan tol ini, menurut pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, sungguh membantu bagi pengemudi truk mempercepat tiba di tujuan.

"Jika publik sudah harus membayar, maka aspek keamanan dan kenyamanan wajib disediakan sesuai standar pelayanan minimal layanan jalan tol," ucap Djoko saat dihubungi Gatra.com.