Banda Aceh, Gatra.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Nizar Ali mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji di tahun 2020 dengan inovasi-inovasi baru yang telah direncanakan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri dalam acara Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (15/12).

Ia juga mengatakan, berdasarkan survei, indeks kepuasan jamaah haji Indonesia terhadap pelayanan haji di tahun 2019 meningkat. Di tahun ini kepuasan jamaah haji berdasarkan survei menjadi sangat memuaskan dengan nilai 85,91  atau meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebesar 85,23.

"Hal tersebut tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan petugas haji Indonesia saat jamaah menunaikan jamaah haji di Mekkah,"ujarnya. 

Dirjen PHU menargetkan di tahun 2020 indeks kepuasaan jamaah harus mencapai nilai 86,00. "Jadi ada kenaikan 0,9 poin dalam hal ini," ujarnya.

Nizar juga mengatakan, ada 8 inovasi yang dilakukan Kementerian Agama dalam upaya peningkatan pelayanan jamaah haji di tahun 2019.

Nizar mencontohkan, pelayanan jamaah haji di tahun 2019 seperti perekaman biometrik di bandara masing-masing, peningkatan fasilitas layanan, penomoran tenda saat berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan juga penempatan jamaah haji berdasarkan sistem zonasi.

Dia menjelaskan, untuk perekaman biometrik sejauh ini hanya diterapkan di  Bandara Soekarno Hatta. Hal tersebut ditinjau dari fasilitas yang dimiliki Bandara tersebut dan juga karena terbatasnya SDM imigrasi Arab Saudi yang diutus ke Indonesia.

Menteri Agama meminta agar perekaman biometrik  dapat berjalan sepenuhnya di seluruh Bandara Indonesia sehingga jamaah tidak perlu berlama-lama di Bandara. Namun  berdasarkan survei hanya Surabaya yang sudah bisa diterapkan di tahun 2020.

"Tahun 2020 ini hasil koordinasi dengan Menteri Agama dan Insya Allah akan mengembangkan fast track atau percepatan menuju ke Mekkah Insya Allah akan diperluas ke Surabaya karena tempatnya layak dan ada dua terminal," ujarnya.

Terkait Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar sendiri, Nizar menjelaskan masih dibutuhkan survei yang mendalam terkait fasilitas dan kelayakannya untuk dilakukan perekaman biometrik.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Aceh, M Daud Pakeh mengatakan, dalam rangka peningkatan pelayanan jamaah haji, pihaknya akan melakukan bimbingan untuk menyamakan pengetahuan para pembimbing jamaah haji, sehingga tidak salah menyampaikan informasi kepada para jamaah.

"Pembimbing ibadah haji harus punya pengetahuan yang sama sehingga dapat memberi pemahaman kepada para jamaah. Manasik haji tetap dan rukun haji tetap namun perjalanan yang  berubah," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya berencana untuk terus melakukan sosialisasi tentang manasik haji kepada masyarakat Aceh. 

Menurut dia, pemahaman masyarakat saat ini manasik haji hanya dipelajari oleh masyarakat yang sudah mendaftar haji. Sejatinya, manasik haji harus dipelajari oleh semua masyarakat.

Kemudian, sosialisasi yang akan gencar dilakukan adalah masalah istitha'ah . Menurut Daud persoalan istitha'ah menjadi sangat penting karena banyak ditemukan permasalahan yang menyebabkan para jamaah batal berangkat terutama faktor kesehatan.

Daud mencontohkan, sebelum berangkat ada jamaah yang dinyatakan bisa berangkat ke tanah suci karena kondisi kesehatan yang baik, namun sesampainya di Asrama Haji Embarkasi Aceh, jamaah tersebut dinyatakan tidak bisa berangkat setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang oleh tim medis.

"Istitha'ah adalah persoalan paling mendasar. Masalah istitha'ah sangat penting untuk dilakukan sosialisasi kepada maayarakat kita,"paparnya.

Daud berharap keluarga jamaah tidak merasa malu untuk menyampaikan persoalan penyakit yang dialami oleh para calon jamaah kepada pihak panitia penyelenggara.

"Masalah paling besar kalau di kampung sudah dipeusijuek kemudian di asrama haji dikatakan tim dokter tidak boleh berangkat. Ini beban psikologisnya sangat berat,"pungkasnya.