Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut hingga November 2019, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.293 triliun atau 70,1 persen dari target APBN. 

Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) Rp717,8 triliun atau 83,9 persen dari target dan belanja non-KL sebesar 575,4 triliun atau 73,9 persen dari target APBN.

"Serapan anggaran terbesar itu ada di belanja pegawai sebesar Rp223,8 triliun atau 99,7 persen dari target dan belanja sosial sebesar Rp106,7 triliun atau 108,9 persen dari target," katanya dalam konferensi press APBN KITA, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (19/12).

Menkeu mengatakan, untuk belanja barang tercatat sebesar Rp268,8 triiun atau masih 78 persen dari target. Sementara realisasi belanja modal, yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, justru mengalami penurunan sebesar Rp119,5 triliun atau 63,1 persen dari target.

“Sedangkan untuk belanja non K/L, paling besar adalah dari pembayaran bunga sebesar Rp267,6 triliun atau 97 persen dari target dan belanja subsidi sebesar Rp177,7 triliun atau 79,2 persen dari target,” katanya.

Sementara untuk subsidi energi, lanjut Sri Mulyani, tercatat sebesar Rp123,6 triliun atau lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama di tahun 2018.

"Hal ini dipengaruhi rendahnya international crude price atau harga minyak dunia," katanya.

Dengan melihat angka tersebut, kata Menkeu, total realisasi subsidi energi sudah termasuk kekurangan bayar subsidi BBM dan LPG sebesar Rp15,9 triliun untuk tahun anggaran 2018, yang totalnya mencapai Rp17,7 triliun. Adapun subsidi non energi tercatat sebesar Rp 54,1 triliun atau 84,1 persen dari target.

"Selain itu, ada juga belanja hibah sebesar Rp2,4 triliun atau 122,1 persen dari target dan belanja lain-lain sebesar Rp26 triliun atau 23 persen dari target," ujarnya.