Jakarta, Gatra.com - Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengimbau seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk bersama mewujudkan Pilkada Tahun 2020 yang berkualitas. 

“Mewujudkan Pilkada yang berkualitas ini memang harus dilakukan oleh semua pihak, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, baik itu penyelenggaranya, pesertanya, masyarakat juga berperan untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas,” kata Bahtiar, dalam Refleksi Akhir Tahun DPP KNPI dengan topik ‘Deteksi Dini Potensi Ancaman Situasi Nasional pada Pilkada 2020’ di Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Bahtiar menjelaskan sejumlah indikator dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, yakni independensi penyelenggara pilkada di daerah. Selain itu, perlu adanya netralitas Penyelenggara Pemilu daerah di wilayah pilkada.

“Masih terdapat pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, sering kali penyelenggara terindikasi melakukan keberpihakan dan ketidaknetralan pada salah satu pasangan calon kepala daerah, ini harus diantisipasi bersama,” tutur Bahtiar. 

Pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu menyebut partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dalam menentukan pilihannya. Peserta pilkada mesti melakukan proses penjaringan bakal calon yang berkualitas dan tidak menggunakan politik uang.

Bahtiar menyatakan, untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas, Kemendagri melakukan Pemetaan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2019. Selain memberikan penekanan pada netralitas, profesionalisme, dan independensi Penyelenggara, juga pada Cyber war dan politik identitas.

“Politik di Medsos, ini yang banyak dibicarakan, ini juga ancaman, Medsos ini repotnya semua orang bisa jadi pewarta. Di sinilah pentingnya produksi konten positif untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye negatif,” kata Bahtiar.