Jakarta, Gatra.com - Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengatakan, pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar Rp2,471 triliun untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mulai 2016 hingga 18 Desember 2019 dengan luas lahan sebesar 98.869 Hektare (Ha). PSR telah melibatkan 43.881 pekebun yang tersebar di 21 provinsi dan 106 kabupaten/kota di Indonesia.

Namun, realisasi penyaluran PSR masih jauh dari target pemerintah yang akan melakukan peremajaan (replanting) kelapa sawit seluas 500.000 Ha selama tiga tahun mendatang. Dengan bantuan dana Rp25 juta per Ha, biaya yang dibutuhkan untuk PSR sebesar Rp12,5 triliun. Di sisi lain, pada 2018, dana yang berhasil dihimpun BPDPKS sebesar Rp14,41 triliun yang juga harus disalurkan untuk kegiatan lainnya, termasuk pengembangan biodiesel.

"Orang nanya kenapa peremajaannya kecil? Bukan masalah kecil atau besar, tetapi berapa yang bisa diselesaikan Dirjen Perkebunannya (Dirjenbun) melalui rekomendasi teknis?" ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/12).

Dono menegaskan, tugasnya dalam mengelola dana PSR sudah merupakan amanat dari Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014.

"Pemilik program dirjen perkebunan, target [kebutuhan] peremajaannya 2,4 juta hektare. Verifikasi juga di Ditjen perkebunan. Kami sudah mempermudah proses ini dengan meng-introduce program aplikasi peremajaan sawit atau PSR online," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan surveyor untuk memastikan penyaluran dana PSR tepat sasaran terhadap pekebun yang membutuhkan, terutama melalui verifikasi lahan dan petani sasaran.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono mengatakan, pihaknya juga mencari sumber dana lain untuk memenuhi target PSR, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2020, ia menargetkan PSR pada lahan seluas 180 ribu Ha.

"Sesuai target kita 180 ribu (replanting kelapa sawit) dalam setahun kali 25 juta, jadinya Rp4,5 triliun per tahun. Itu kebutuhan. Berapa yang dibayarkan? Rekomteknya (rekomenasi teknis) selesai berapa," ujarnya kepada awak media di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12).