Jakarta, Gatra.com - Politisi PKS Indra menegaskan adanya pengawas di KPK akan menjadi persoalan baru padahal sudah ada DPR sebagai lembaga pengawasan. Apalagi kewenangannya sampai memberikan izin penyadapan.

"Ini saya pikir menjadi persoalan, yang memerlukan mekanisme izin akan memperlambat memperumit kinerja KPK. Masalah kewenangan, masalah izin cukup pemberitahuan harusnya. Bukan pimpinan KPK harus meminta izin pada Dewas, agar momentumnya tidak terlewat," ujar Indra dalam diskusi Polemik Trijaya di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).

Indra tidak meragukan integritas Dewas namun akan membuat peluang bocornya rencana penyadapan semakin tinggi.

"Persoalan buat kami ketika Dewas dipilih oleh eksekutif itu akan ada potensi conflict of interest tinggi. Potensi kelemahan harus ditutup rapat. Koruptor ini punya dana jaringan sehingga potensi sekecil apapun harus ditutup," jelas Indra.

Indra menegaskan catatan penting terkait PerPPu yang harus tetap dikawal bersama oleh para pegiat antikorupsi dan mesti dituntut dan ditagih komitmen soal PerPPu.

"Banyak hal yang kita perbaiki ke depan. Meski oposisi, kami mengkritisi dan mendukung yang baik. Terbitkan perppu kami mengharapkan itu. Sikap PKS periode ke periode jelas bahwa kami mengawal dan ingin adanya penguatan," katanya.