Jakarta, Gatra.com - Peneliti Institut Studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV), Ward Berenschot, berpendapat Indonesia telah jatuh ke dalam politik kartel di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Keputusan Jokowi mengundang Prabowo ke kabinet adalah contoh poltik kartel di indoensia. Saya terkejut dan kecewa juga," ungkapnya melalui teleconference dalam acara diskusi "Outlook Demokrasi" di Jakarta, Sabtu (21/12).

Kondisi ini, lanjut Berenschot, menyebabkan iklim demokrasi Indonesia semakin melemah. Pasalnya, partai-partai oposisi malah merapat ke pemerintah dan menghasilkan oposisi yang lemah di parlemen.

"Dari sisi politk strategis dan pragmatis keputusan Prabowo ke kabinet Jokowi bisa dipahami, tapi dari perspektif demokrasi, itu keputusan yang tidak baik bagi saya," ungkapnya. 

Berenschot menekankan peran oposisi sangatlah penting untuk mendisiplinkan pemerintah dan bersama-sama dengan pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Sebaliknya, Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI), Nur Iman Subono, berpendapat bahwa politik kartel tidak terjadi di Indonesia.

"Saya enggak terlalu sepakat politik kartel di Indoensia. Kartel di Amerika Latin. Di indonesia polisi pengen ke daerah karena utuk karir. Kalau di Amerika Latin, polisi takut ke daerah menghadapi kartel," terangnya.

Subono berpendapat, Indonesia mengalami krisis representasi karena banyak masyarakat yang merasa tidak terwakili di parlemen.

"Persolannya bagiaman memperbaiki representasi ini. Yang terjadi adalah keterlibatan politik memerlukan dana yang besar," ungkapnya.