Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan sangat sulit membasmi radikalisme di kalangan karyawan Kementerian Keuangan. Sebab, strateginya tidak cukup dengan menggunakan surat edaran dan instruksi menteri saja.

Menurutnya, radikalisme merupakan salah satu bentuk ideologi sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dialog mendalam dari berbagai pihak.

"Kalau kita bicara idelogi, sikap, dan memunculkan inklusivitas dan toleransi, itu nggak bisa cuma pakai surat edaran dan instruksi menteri, maka perlu conversation atau dialog," ujarnya dalam acara Badan Pembinaan Ideologi Pacasila (BPIP) bertajuk Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju, di Jakarta, Minggu (22/12).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan radikalisme biasanya muncul karena adanya sikap intoleransi dan eksklusivitas di suatu lingkungan. Jika dibiarkan, permasalahan tersebut akan semakin berkembang, sehingga dapat merusak sinergisitas di lingkungan tersebut.

"Bagaimana Kementerian Keuangan bisa bersinergi kalau muncul kotak-kotak tadi dari praktik keagamaan yang sifatnya eksklusif, memunculkan sikap intoleran," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia mengaku lebih mudah untuk mengurus keuangan negara daripada mengurus permasalahan yang berkaitan dengan karyawan, di kementerian yang ia pimpin.

"Kalau keuangan negara saya tahu kita belajar teorinya, kita tahu bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, mengalokasikan, mengawasi, itu jelas pakemnya," kata dia.