Jambi, Gatra.com – Politisi Indonesia, Martin Hutabarat mendukung langkah Usman Ermulan maju ke Pemilihan Gubernur Jambi 2020. Eks Anggota DPR RI dapil Sumatra Utara ini mengungkapkan Usman memiliki gaya kepemimpinan dan pola pemikiran berbeda dari pada lainnya dalam membangun negeri.
"Indonesia butuh orang seperti beliau yang tidak pendusta dan tidak korupsi," ujar Martin.
Hal ini dikatakan Martin saat menghadiri resepsi pernikahan putra kedua Usman, M. Rendra Ramadhan Usman dan drg. Winda Irzalina Pratiwi di Ratu Convention Center di kawasan Broni, Kota Jambi pada Minggu (22/12). Sebagai rekan kerja dan teman saat menjadi Anggota DPR RI, Martin tiba pada Sabtu kemarin (21/12) dan langsung bertolak ke Jakarta pada Minggu (22/12) sore.
Martin mengenal mantan Anggota DPR RI tiga periode Komisi Perbankan dan Keuangan itu sebagai sosok yang memiliki semangat kerja tinggi, idealisnya sangat konsisten untuk membuat pemerintahan bersih dan berani melawan demi sebuah kebenaran serta penuh tanggung jawab.
"Pemikirannya dari dulu adalah membangun dengan melihat dari bawah. Rakyatnya diberdayakan sehingga bisa sejahtera," kata Martin.
Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode itu telah membuktikan keseriusannya mengikuti kontestasi yang akan digelar pada September 2020 mendatang. Dukungan semakin hari terus mengalir. Usman dianggap memiliki konsep yang tepat menyejahterakan masyarakat. Usman menyadari masyarakat di Provinsi Jambi masih ketergantungan dari kelapa sawit dan karet.
"Kita doakan mudah-mudahan terpilih, pesan saya jangan berhenti idealisnya. Dia dari dulu tahu, kalau jabatan sebuah pengabdian dan saya percaya dia bisa memberikan pengabdian yang terbaik," kata Martin.
Untuk diketahui, Martin adalah legislator senior dan petinggi di Gerindra. Martin pernah menjadi Anggota DPR-RI sebelum era reformasi tahun 1987 sampai 1992 dan pada periode 2009-2014 sebagai salah satu calon legislatif mewakili Gerindra. Martin pernah menjadi Ketua Fraksi Gerindra di MPR-RI. Pada masa kerja 2014-2019 Martin bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.
