Jakarta, Gatra.com – Belakangan ini sektor jasa keuangan nasional mengalami berbagai persoalan. Mulai dari gejolak di sektor perbankan, non perbankan hingga teknologi finansial.

Seperti, gagal bayar Duniatex, masalah jasa asuransi Bumiputera, Jiwasraya dan dugaan manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. Ada lagi persoalan Bank Muamalat, pertumbuhan kredit perbankan yang jeblok, hingga menjamurnya teknologi finansial ilegal.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira persoalan-persoalan tadi rentan terjadi di sektor jasa keuangan.Otoritas Jasa Keuangan perlu menanganinya dengan cepat. Hanya saja, Bhima menilai OJK masih lambat mencegah dan menangani permasalahan tersebut.

Bhima menyarankan agar pemerintah segera membentuk Badan Pengawas OJK untuk mengatasi kinerja OJK yang lambat. “Masukan dari Badan Pengawas bisa mempercepat proses tindak lanjut dari penanganan kasus OJK,” katanya kepada Gatra.com (23/12).

Badan Pengawas ini, kata Bhima, bisa mencontoh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Pertanggungjawaban Badan Pengawas OJK bisa disampaikan ke DPR RI atau Presiden. “(Manapun) yang paling penting tindak lanjutnya,” katanya.

Menurut Bhima, masalah lain yang kerap terjadi di OJK adalah tata kelola keuangan internal. Seperti prioritas anggaran pengawasan atau bangun gedung baru. Bhima menekankan, penggunaan anggaran harus sesuai kebutuhan dan peran OJK. “Ini juga perlu disoroti,” ujarnya.

OJK pusat akan membangun gedung baru di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) di Jakarta. Selain di Jakarta, OJK juga sedang membangun kantor perwakilan di beberapa daerah, salah satunya, OJK di Daerah Istimewa Yogyakarta.