Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Anwar Abbas mengatakan, sebagian besar Undang-Undang (UU) di Indonesia lebih berpihak pada konglomerat atau pengusaha besar. MUI mendorong agar pemerintah bisa membuat UU yang lebih berpihak pada rakyat.

"Politik itu kan bicara soal kekuasaan. Kekuasaan itu kan juga bertugas untuk membuat peraturan-peraturan, undang-undang. Bagaimana caranya supaya UU yang ada di negeri ini betul-betul berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada segelintir orang saja," kata Anwar di Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Anwar berharap, pemerintah bisa membuat regulasi yang berpihak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga, struktur masyarakat bisa menjadi lebih seimbang.

"Kita harapkan struktur masyarakat kita tidak lagi berbentuk piramida, tapi seperti belah ketupat dimana yang paling besar adalah kelas menengah. Terus terang, saat ini kan yang besar adalah kelas bawah, kelas atas sedikit, kelas menengah agak besar. Sehingga daya beli masyarakat kita  rendah," jelasnya.

Menurutnya, apabila UMKM bisa lebih meningkat maka akan berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Dengan ini, diharapkan ekonomi bangsa bisa menjadi lebih stabil dan merata.

"Perusahaan kelas menengah kita semakin membesar maka daya beli kita meningkat, maka ekonomi bangsa akan lebih dinamis. Kemajuan ekonomi dan budaya negara menjadi lebih bisa dieksplorasi," katanya.

Anwar menyebut, permasalahan ini akan menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang akan digelar pada 26-29 Februari 2020 mendatang. 

Kongres yang digelar di Bangka Belitung ini akan membahas berbagai persoalan bangsa serta bertujuan untuk menetapkan arah baru perjuangan umat Islam Indonesia.