Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Anwar Abbas meminta pemerintah Cina menghormati dan menghargai hak beragama masyarakat muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

"Ternyata nasib Uighur yang beragama Islam itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena hak-hak beragama mereka  tidak dihargai dan dihormati oleh pemerintah China," katanya di Jakarta, Kamis (26/12).

Menurut Anwar, gerakan separatis yang dilakukan masyarakat muslim Uighur lantaran terjadinya diskriminasi dari pemerintah Cina. Ia menganggap gerakan separatis ini wajar terjadi.

"Kalau bagi saya biang keladinya itu, sebab musababnya itu, adalah diinjaknya Hak Asasi Manusia (HAM) rakyat Uighur, terutama hak beragama mereka, sehingga muncul keinginan memisahkan diri," ujar Anwar.

Selain itu, Anwar juga meminta pemerintah Indonesia dapat menjalankan amanat pembukaan UUD 45 yang menyebut kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Jadi bangsa Indonesia menjunjung tinggi perikemanuasian dan perikeadilan. Oleh karena itu kalau ada negara yang menginjak perikemanusian dan perikeadilan, Indonesia ndak boleh diam. Kalau Indonesia diam, hapus aja tuh mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," tegasnya.

Apalagi, lanjut Anwar, Cina pernah mengatakan ingin meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Cina. Hal-hal yang mengganggu perlu disingkirkan atau diselesaikan dengan baik.

"Salah satu yang mengganggu itu adalah masalah Uighur itu. Ya selesaikanlah dengan baik, karena itu menganggu," katanya.