Batanghari, Gatra.com - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Fraksi Gerindra, Aminuddin dengan gamblang mengatakan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari mengalami defisit Rp17 miliar.

"Saya bukan membela eksekutif, tapi untuk tahun 2020, Kabupaten Batanghari defisit Rp17 miliar. Ha ha ha," kata Aminuddin saat mengikuti Reses anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hasbi Ansori di RSUD Hamba Muara Bulian belum lama ini.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Batanghari ini berujar, defisit Rp17 miliar dialami daerah ini 2020 akibat jumlah proyek fisik tidak berimbang dengan ketersediaan anggaran.

"Tapi waktu penetapan dalam rapat Banggar DPRD pada Oktober lalu, pihak eksekutif mengatakan masih ada waktu dua bulan lagi hingga akhir tahun 2019. Mudahan Rp17 miliar bisa tertutup dalam waktu dua bulan," ujarnya.

Ia bilang defisit senilai Rp17 miliar akan berpengaruh terhadap pembangunan proyek fisik tahun 2020. Meski demikian, Pemkab Batanghari meyakini defisit bisa tertutupi hingga akhir 2019.

Defisit keuangan Pemkab Batanghari senilai Rp17 miliar juga diamini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, salah pemicu defisit Rp17 miliar karena pihak eksekutif ingin mengejar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kemudian lebih mengejar dana-dana dari Pusat seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum) dan seterusnya. Itu kan batas toleransinya sudah masuk," ucapnya dikonfirmasi Gatra.com, Ahad (29/12) melalui sambungan telepon.

Pemkab Batanghari belum memberikan keterangan resmi perihal defisit Rp17 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) daerah ini, Bakhtiar belum bisa dikonfirmasi. Ponsel pribadinya tidak dapat menerima panggilan Gatra.com meskipun berulang kali dihubungi.

Begitu pun dengan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batanghari, M. Azan. Gatra.com berulang kali menghubungi ponsel pribadinya namun tidak mendapat jawaban.