Jakarta, Gatra.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan menormalisasi sejumlah sungai di Ibu Kota. Ia menilai langkah tersebut merupakan upaya pencegahan banjir.

"Normalisasi dilakukan yang betul, sodetan banjir kanal timur, banjir kanal barat disodet yang betul. Pemda kan ada uang," kata Prasetio saat meninjau lokasi banjir di Gunung Sahari, Jakarta, Kamis (2/1).

Menurut politisi dari PDIP itu, normalisasi harus dijalankan seperti yang dilakukan Gubernur terdahulu. Bahkan, di era sebelumnya, Pemprov DKI sempat memberikan dana hibah kepada Pemda Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk membuat lahan serapan supaya air tidak mengalir langsung ke Jakarta.

"Kita melihat pada saat pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi, Pak Ahok ngasih hibah kepada wilayah yang berhimpitan dengan Ibu Kota supaya air enggak mengalir ke Jakarta. Nah sekarang kalau yang saya lihat sekarang ini yang baru terlihat cuma Tangerang Selatan," ucapnya.

Diketahui, normalisasi era Ahok kerap kali dilakukan dengan menggusur pemukiman warga. Normalisasi dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai.

Selain itu, kebersihan sungai juga terus dijaga sehingga dapat difungsikan sebagai air baku. Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Sedangkan program pencegahan banjir yang dijanjikan Anies adalah naturalisasi. Dengan cara tersebut, Anies mengklaim tak akan ada penggusuran.

Adapun, ketentuan mengenai Naturalisasi diatur Anies lewat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.