Jakarta, Gatra.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat penambahan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) 2015-2019 hanya mencapai 1,6 GW. Jumlah ini lebih rendah dari periode 2010-2014 yang mencapai 1,8 GW atau pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ini kabar yang kurang baik karena dibandingkan target kebijakan, penambahan kapasitas ini hanya 10-15% dari yang seharusnya terbangun sesuai target RPJMN 2015-2019," ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa kepada Gatra.com, Jumat (3/1).
Terlebih, menurut Fabby, sejak berlakunya Permen ESDM No. 12/2017, yang kemudian digantikan dengan Permen ESDM No. 50/2017, pengembangan energi terbarukan mandek. Dari 75 PPA yang ditandatangani sepanjang 2017-2018, terdapat 5 proyek yang diterminasi dan 27 proyek lainnya belum memperoleh pendanaan.
Baca Juga: YLKI : Konsumen Ingin Energi Murah dan Mudah
"Sebagian besar proyek yang berjalan tidak menggunakan mekanisme harga yang diatur di dua Permen tersebut. Proyek itu kemungkinan bisa berjalan karena menggunakan pendanaan sendiri atau instrumen pembiayaan korporat," ujarnya.
Lebih parah lagi, lanjutnya, adalah Permen No. 50/2017 telah menyebabkan para pelaku usaha swasta asing dan domestik kehilangan kepercayaan terhadap investasi EBT di Indonesia. Para investor yang datang ke Indonesia pada 2015 dan 2016 karena melihat adanya peluang investasi di bidang energi terbarukan, secara perlahan angkat kaki dan mencoba peruntungan di Vietnam. Negara tetangga itu pada 2017 dan 2018 justru mengeluarkan kebijakan feed in tariff (FiT) untuk pembangkit listrik surya dan angin. Kebijakan ini menjadi insentif bagi para investor yang berbondong-bondong memanfaatkannya.
Meski begitu, kata Fabby, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua, ada harapan pengembangan EBT. Sejauh ini ada sejumlah sinyal positif yang mengindikasikan pemerintah memiliki keinginan yang kuat mendorong energi terbarukan Indikasinya saat memperkenalkan Menteri ESDM yang baru pada Oktober 2019 lalu, Jokowi memerintahkannya untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga: Fraksi PKS Mendorong Pemerintah Mengembangkan EBT
Selain itu, pada saat menghadiri Indonesia Mining Award pada November tahun lalu, Jokowi menyatakan bahwa dunia sudah bergerak menuju pada pemanfaatan energi yang ramah lingkungan ketimbang menggunakan batubara.
Terlepas dari pernyataan dan sikap politik tersebut, Jokowi dinilai sesungguhnya menghadapi tantangan untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dari 8% menjadi 23% pada 2025 seperti yang ditargetkan dalam Perpres No. 22/2017.
"Ini artinya, dalam lima tahun mendatang akan jadi ajang pembuktian apakah Presiden Joko Widodo mampu membangun pembangkit energi terbarukan dari 8 GW menjadi 30-35 GW dan pemanfaatan BBN untuk mengganti BBM," pungkas Fabby.
