Jakarta, Gatra.com - Banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat dihindari. Begitu pula dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir apabila Pemprov DKI Jakarta serius merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta. Hal ini sebagai salah satu janji kampanye Anies Baswedan pada 2017.
"Hal ini menjadi renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta, bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi. Diperlukan pemimpin dengan aksi kongkret yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata. Janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, melalui rilis yang diterima Gatra.com, Minggu (5/1/2020).
Menurut Gembong, selama dua tahun ini, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkrit dari Gubernur Anies. Program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini.
Pemerintah pusat pun juga sudah mencoba untuk melakukan kerja sama dalam penanggulangan banjir di Jakarta terkait program sodetan kali ciliwung, dimana pemerintah pusat menawarkan menjalankan operasional sodetan. Sedangkan Pemprov melakukan pembebasan lahan, akan tetapi pembebasan lahan tersebut sampai saat ini tidak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta. Perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar enak dipandang. Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus kemasalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat," sambungnya.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta bergerak menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungnkan selama dua tahun ini.
"Perlu adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," ucapnya.
Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, dalam upaya pengendalian banjir, pemerintah pusat sebenarnya telah bekerja sama dengan Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo, yaitu melalui program normalisasi sungai. Namun, program itu terhenti sejak 2017.
Padahal, seharusnya, program yang menyasar empat sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022.
"Namun kini penataan sungai terpaksa terhenti sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.
Sebagai gantinya, Anies menggagas program naturalisasi sebagai bentuk penataan di sepanjang daerah bantaran sungai serta berjanji untuk tidak menggusur pemukiman warga.
Gagasan ini berbeda dengan konsep normalisasi yang dilakukan dengan cara mengeruk badan sungai, memperdalam serta memperlebar sehingga konsekuensinya pemukiman warga di bantaran sungai harus digusur.
"Nah kemudian yang perlu dipahami, kalau kia ditengah kota mau melakukan naturalisasi, maka lahan yang dibebaskan harus lebih besar. Karena kalau mau di naturalisasi kemiringannya harus landai, enggak bisa curam," ucap Nirwono.
"Sementara kalau normalisasi tadi, kalau lebar ciliwung sekarang 20 (meter), itu mau dilebarkan 35 (meter), berarti kiri kanannya itu diambil 7,5 kiri, 7,5 kanan kan. Nah, dengan lebar sempit itu yang bisa dilakukan adalah penambahan dengan seal beton dengan konteks normalisasi," tegasnya.
