Sleman, Gatra.com – Putri Presiden RI Keempat Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, enggan memberi komentar soal buku tentang pemakzulan Gus Dur, 'Menjerat Gus Dur', yang sedang hangat diperbincangkan. Ia menyatakan pemakzulan Gus Dur merupakan rekayasa politik.
“Saya belum baca (bukunya). Katanya sudah habis. (Pemakzulan) Itu sudah jelas rekayasa politik semua. Proses politiknya terburu-buru. Prosedurnya amburadul semua. Yang penting Gus Dur lengser. Tujuannya kan itu,” kata Yenny saat ditemui di sela acara soft launching 'Peace Village' di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Senin (6/1) petang.
Yenny mengungkapkan pemakzulan Gus Dur tak sesuai konstitusi. Menurut dia, langkah politik itu bentuk kudeta oleh parlemen yang didukung oleh elemen-elemen tertentu, termasuk Tentara Nasional Indonesia. “Tokoh politik yang bersekongkol itu sudah jelas. Didukung oleh elemen-elemen tertentu, seperti tentara,” katanya.
Yenny mengatakan selama menjabat presiden, Gus dur tidak mau berkompromi terhadap pihak-pihak yang ingin Indonesia dikuasai oleh oligarki atau orang-orang yang tidak peduli pada kepentingan rakyat.
“Gus Dur maunya membuat terobosan-terobosan yang memang untuk kepentingan masyarakat. Gus Dur tidak bisa diajak kongkalikong. Ya udah akhirnya dilengserkan saja,” katanya.
Ia menyebut pemicu pelengseran itu adalah saat Gus Dur ingin mengganti Kapolri saat itu. Namun Kapolri menolak diganti dan justru bersekongkol dengan tokoh-tokoh politik.
"DPR bilang kalau mau ganti Kapolri harus dari persetujuan kami. Gus Dur bilang ‘Saya maunya ini kok’. Gus Dur dimakzulkan gara-gara tidak berkonsultasi dengan MPR dan DPR soal penggantian Kapolri. Itu diberikan peringatan ketiga. Sidang Istimewa dilakukan gara-gara itu,” katanya.
Menurut Yenny, sebagian tokoh politik di balik pelengseran itu belakangan mendatangi Gus Dur untuk meminta maaf. “Sebagian tokoh itu ada yang sebelum Gus Dur meninggal, datang ke Gus Dur meminta maaf secara pribadi dan dimaafkan oleh Gus Dur. Ada yang menyesal langsung, itu juga ada,” ucapnya.
