Jakarta, Gatra.com - Direktur Riset SETARA Institute, Halili, menjelaskan, sepanjang periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rentang 1 November 2014 - 31 Oktober 2019, telah terjadi 846 peristiwa pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan (KBB) dengan 1.060 tindakan.
"Artinya, rata-rata terjadi 14 peristiwa dengan sekitar 18 tindakan pelanggaran KBB setiap bulan," kata Halili dalam diskusi yang digelar SETARA Institute di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
Selain itu, Halili mengatakan, pendidikan menjadi lokus kritis konservatisme, radikalisme, dan ekstrimisme kekerasan yang belakangan menguat pada 3 tahun terakhir.
"Tahun 2019 sampai bulan Oktober ada beberapa diskiriminasi, ada kebijakan diskiriminatif di sekolah. Misalnya penyeragaman berpakaian di SMP negeri Yogyakarta ada keharusan menggunakan jilbab," jelas Halili.
Pelanggaran dilakukan oleh aktor negara karena terjadi di sekolah negeri yang harusnya menjadi lembaga kebinekaan.
"Selain itu favoritisme, kecenderungan memfavoritkan identitas keagamaan di atas indentitas keagamaan lain. Instutisi pendidikan juga menyasar kelompok guru, guru dilaporkan kepada polisi mengenai keberpihakan kepada monoritas, dilaporkan sebagai penistaan agama," lanjut Halili.
Adapun tingginya KBB ini di antaranya karena munculnya ekspresi konservatisme dan narasi intoleransi di Indonesia. Sedangkan diskusi tentang pelanggaran KBB ini menghadirkan 5 pembicara.
Direktur Rumah Kita, Lies Marcues, menambahkan, kasus penanaman sikap intoleran bahkan sudah diajarkan di paud. Contohnya nyanyian tepuk tangan yang diganti liriknya sehingga terdapat unsur kekerasan dan penyebutan kata kafir.
Siti Musdah, Sekjen ICRP, berpendapat, literasi kebebasan beragama harus diajarkan di jenjang sekolah. Dengan diajarkannya sikap toleransi sejak dini, akan menjadi upaya untuk penghapusan inteloransi diskriminasi berbasis agama.
Reporter: FBA
