Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meluruskan simpang siur informasi tentang penggeledahan kantor DPP PDIP, yang dikaitkan dengan OTT KPK terhadap komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Menyangkut isu penggeledahan, Hasto sudah meminta laporan dari Kepala Sekretariat DPP PDIP. Diakuinya bahwa ada beberapa orang yang datang ke kantor partai. Mereka pun diterima serta diminta melakukan tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kemudian sesuai dengan mekanisme yang ada, tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan di dalam pemberantasan korupsi, yang kami harapkan adalah sebuah mekanisme adanya surat perintah," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Kompleks JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Hasto mengungkapkan, sejak awal sikap partainya sangat tegas dengan tidak berkompromi terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Sebab baginya, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan.

Menurut Hasto, jika ada surat perintah yang jelas, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan menghalangi proses hukum. Namun, soal penggeledahan dan penyegelan, ia sekali lagi menegaskan tidak benar.

"Dan seandainya begitu itu dipenuhi (ada surat perintah), ya tentu saja seluruh jajaran PDI Perjuangan, sebagaimana kami tunjukkan selama ini, pasti membantu kerja dari KPK, sebuah misi yang sangat baik tersebut," katanya.

"Jadi informasi terhadap penggeledahan, terhadap adanya penyegelan itu tidak benar. Sikap partai adalah memberikan dukungan terhadap hal itu," ucap Hasto.