Jakarta, Gatra.com - Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan, ada lima gedung milik Kementerian Keuangan yang terdampak banjir, pada awal tahun lalu.
Jika dihitung, nilai total aset yang terdampak tersebut, diperkirakan sebesar Rp50,6 miliar.
Menurut Encep, gedung yang terdampak sudah diasuransikan sejak tahun lalu. Nilai total aset yang terdampak pun telah disetujui untuk Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (BMN).
"Pada tanggal 3 Januari 2020, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melaporkan banjir ini kepada Konsorsium Asuransi BMN. Sedang memperkirakan nilai pertanggungan BMN yang terdampak banjir sebesar Rp50,6 miliar, yang terdiri dari 5 unit bangunan kantor," katanya, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (10/1).
Setelah melaporkan, lanjut Encep, Konsorsium Asuransi BMN juga telah mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan setiap gedung. Langkah itu dilakukan sekaligus untuk mengkalkulasikan, kerugian besar yang ditimbulkan oleh banjir.
Begitu juga dengan sebagian besar, yang dapat diklaim oleh Kementerian, sebagai ganti atas kerugian tersebut.
"Sampai sekarang kami masih menunggu hasil. Nah, sembari menunggu hasil pemeriksaan, Kementerian Keuangan tetap mengutamakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilanjutkan dan tidak mengurangi pelayanan yang ada," imbuh Encep.
Sejumlah gedung terdampak banjir, antara lain adalah: Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp8,4 miliar; Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp6,3 miliar; Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1,5 miliar; Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp24,9 miliar; juga Balai Laboratorium Bea dan Cukai Tipe A Jakarta, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp9,5 miliar.
