Bandung Barat, Gatra.com - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2019, masih menyisahkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar Rp170 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB, Agustina Piryanti mengatakan jumlah Silpa tersebut berdasarkan hasil hitungan antara permerintah daerah bersama badan anggaran (Banggar) DPRD.
Jumlah itu bisa saja akan kembali bertambah setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Agustina menilai jumlah Silpa tersebut relatif menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang tak pernah kurang dari Rp200 miliar.
"Silpa yang sudah kita bahas bersama DPRD khususnya dengan Banggar, dan sudah ketok palu, itu di angka Rp170 miliar. Jumlah Ini tentu mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Tetapi jumlah Silpa sesungguhnya akan diketahui setelah ada pemeriksaan dari BPK di bulan Maret 2020," katanya saat ditemui Gatra.com, di Bandung Barat, Jumat (10/1).
BPKD mencatat, total realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar 2,9 triliun dari total APBD KBB Rp3,2 triliun. Jadi masih ada sisa anggaran Rp.330 miliar.
Agustina menjelaskan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di KBB, serapan APBD tertinggi dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu mencapi 97 persen.
Sementara OPD paling lesu adalah Dinas Kesehatan yang hanya bisa menyerap anggaran sebesar 60 persen.
"Serapan tertinggi Satpol PP dan Damkar, yang mencapai 97 persen. Sedangkan yang terendah ada di Dinas Kesehatan yang hanya mampu merealisasikan 60 persen," katanya.
Kabar baik justru datang dari target pendapatan asli daerah (PAD) KBB tahun 2019. Dari target awal Rp596 miliar, pencapaian pendapatan terkunci diangka Rp512 miliar atau 85 persen.
Agustina mengakui bila dibanding tahun lalu persentase target PAD memang menurun. Tapi, dilihat dari sisi jumlah nominal uang, justru meningkat.
"PAD KBB tahun 2019 sebesar Rp596 miliar realisasinya Rp512 miliar atau 85 persen. Bila dibanding tahun lalu jumlah nominal uang meningkat, namun dilihat dari persentase target memang menurun. Kita harus akui itu," tambahnya.
Hingga saat ini, sektor PAD KBB bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak minirel bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Pajak daerah target tahun 2019 Rp450 miliar, realisasinya Rp378 miliar atau 84 persen. Dari 10 jenis objek pajak, realisasi paling tinggi dari BPHTB yang mencapai 144 persen. Nah ini transaksi tanah cukup di kita cukup tinggi, mudah-mudahan tahun 2020 bisa meningkat sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah," katanya.
