Jakarta, Gatra.com - Klaim Cina atas perairan Natuna sebagai wilayah teritorialnya memicu ketegangan dengan Indonesia. Meski begitu, pemerintah Indonesia masih dinilai belum cukup tegas terhadap negeri tirai bambu tersebut.

Hal ini diduga kuat karena pemerintah Indonesia mengkhawatirkan hubungan bilateral, terutama soal investasi Cina di Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hakmahanto Juwana mengatakan, bahwa soal investasi tidak akan mempengaruhi, namun pemerintah Indonesia perlu untuk tetap waspada.

"Pemerintah harus konsisten menghadapi Cina dengan tidak akan mengakui sembilan garis putus-putus Cina (Nine Dash Line). Kita juga waspada, jangan sampai menganggap ini dapat mengganggu persahabatan kita atau mengurangi investasi dari Cina," terangnya dalam diskusi Cross Check di Upnormal Coffee Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Menurutnya, baik hubungan persahabatan maupun ekonomi kedua negara ini tidak akan terganggu akibat ketegangan di Laut Natuna Utara. Sebab, dalam sejumlah kasus di negara-negara lain yang juga punya masalah terkait perbatasan masih mampu menjalin kerja sama yang harmonis.

"Jepang dengan Cina itu punya masalah perbatasan. Jepang dengan Vietnam juga punya, bahkan mereka sampai perang perbatasan, tapi apakah mengganggu persahabatan kan tidak. Mengganggu investasi juga tidak. Jadi jangan kemudian dikaitkan dengan itu," ujarnya.

Hakmahanto menambahkan, pemerintah harus fokus pada apa yang sedang diperjuangkan sekarang dan tidak boleh melemah hanya karena investasi. Justru investor-investor itu yang khawatir kalau Indonesia sampai mengeskalasi masalah ini sampai perang antara Indonesia dengan Cina. 

"Investor itu bukan negara tapi pelaku usaha. Nah, kalau pelaku usaha idenya cari untung. Jika di Indonesia masih bisa cari untung, maka ya akan tetap hadir di Indonesia. Jadi menurut saya tidak usah dikaitkan dan kita tidak perlu khawatir," imbuhnya.