Jakarta, Gatra.com - Beberapa waktu yang lalu, anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon kembali memberikan pernyataan pedas. Kali ini adalah soal kedatangan Jokowi ke Natuna untuk bertemu dengan para nelayan di sana.

Dalam pernyataannya di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Rabu (8/1) tersebut, Fadli mempertanyakan apakah dengan kehadiran Jokowi di Natuna dapat memiliki efek jera atau tidak. "Kalau dianggap tidak, ya membuat kita justru semakin tidak berwibawa," ujarnya.

Ia mengatakan, saat Jokowi ke sana tidak membawa dampak nelayan Cina untuk tidak lagi mengambil Sumber Daya Alam (SDA) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Maka kedatangannya malah masih menjadi blunder, seolah-olah pemerintah jadi tidak berwibawa.

Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi dengan keras oleh Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Ngabalin mengingatkan, agar Fadli seharusnya berfokus pada kepentingan bangsa dan negara yang sedang mengalami ketegangan dengan negara lain.

"Saya ingin mengatakan kalau sahabatku, saudaraku Fadli Zon bisa datang. Harusnya dia cepat move-on lah. Supaya berpikir tentang negara, jangan nyinyir-nyinyir melulu. Kalau dia ada saya ingin bilang begitu agar bisa berpikir sebagai negarawan," nyinyirnya dalam diskusi Cross Check di Upnormal Coffee Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Pada posisi ini, lanjutnya, sudah selesai itu urusan-urusan warna putih, merah kuning, hijau, partai dan lain-lain. Untuk kepentingan bangsa dan negara kita mesti bersatu. Maka itulah, DPR RI Komisi I wajib hukumnya untuk berbicara dengan pemerintah dan menyetujui atas usulan-usulan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan Angkatan Laut di sekitar Natuna dan daerah-daerah terluar yang lain. Banyak kapal dan senjata yang rusak.

Ngabalin juga mengungkapkan, bahwa kehadiran Jokowi di Natuna merupakan sikap seorang presiden yang berwibawa. Di sana, Jokowi memberikan pesan bahwa Cina atau negara mana pun tidak boleh coba-coba mengatur Republik Indonesia. Dalam negosiasi internasional, presiden memang selalu di depan untuk berdiplomasi.

"Semakin Anda menyerang pemerintah, semakin Anda tidak berwibawa karena Gerindra dan ketua umum sudah ada di kabinet pemerintahan Jokowi. Pakai otak yang sehat, pikiran yang normal sebagai anggota DPR yang terhormat pakai narasi yang benar-benar terhormat. Tidak semua penyelesaian antar negara itu dengan perang," katanya.