Jakarta, Gatra.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyebut masih menuggu audit dari BPK terkait dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

"Kita harus komunikasi dengan BPK dulu ya. BPK yang mengetahui terkait hasil audit. Jadi kita harus dengar pemaparan dari pihak BPK. Tapi prinsipnya KPK bekerja. Tapi sekali lagi, kita mau dengar dulu dari BPK," ujar Firli di Jakarta, Senin (13/1).

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan memanggil  Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, untuk meminta kejelasan soal dugaan korupsi yang terjadi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

"Dalam waktu tidak lama, saya akan undang Bu Sri Mulyani [Menkeu], sebagai penyedia dana negara, dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat lalu (10/1).

Mahfud ingin menanyakan perkembangan kasus Asabri, mengingat perusahaan itu berstatus badan usaha milik negara (BUMN) dan diduga terjadi kerugian negaranya cukup besar. 

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi.

"Ya, nanti dilihat sajalah perkembangannya. Tidak usah berspekulasi si A terlibat, ini terlibat. Tidak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu. Jangan ditutup-tutupi," ujarnya.

Dalam pemberitaan sejumlah media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019, dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90% sepanjang tahun.

Asabri sendiri merupakan perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.