Jakarta, Gatra.com - Kualitas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap menurun oleh Komisi II. Dalam hal penyelenggara, Komisi II menyinggung permasalahan yang terjadi pada tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ada penurunan kualitas dari penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu, pileg [pemilihan legislatif], pilpres [pemilihan presiden] dan pilkada [pemilihan kepala daerah]. Kita berkomitmen melakukan penyempurnaan sistem politik dan demokrasi kita. Komitmen kita menjaga pelaksanaan event politik termasuk pilkada 2020 lebih baik dari sebelumnya," ucap Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia dalam membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).
Menurutnya, dalam menghadapi Pilkada 2020, penyelenggara patut berbenah agar sistem bisa lebih baik lagi. Doli juga menyinggung dan menyebut jika Komisioner yang terkena OTT KPK kemarin merupakan musibah.
"Pilkada 2020 adalah gelombang keempat dari pelaksanaan pilkada serentak. Semestinya harus terjadi perubahan dan peningkatan kualitas yang lebih baik. Kita sudah terima draf PKPU, 1 yang sudah diundangkan," katanya.
"Saya yakin, dan perlu mendengarkan persiapan PKPU dan Per-Bawaslu yang lain yang harus diundangkan guna memastikan persiapan Pilkada 2020 berlangsung dengan baik. Kita tidak bisa menutup mata, salah satu komisioner dari institusi ini terkena musibah," imbuhnya.
Mendengar hal tersebut, Ketua Komisi II itu diinterupsi oleh anggota Komisi II fraksi partai Gerindra, Kamrussamad, menurutnya apa yang dialami oleh Komisioner KPU, Wahyu Setiawan bukanlah musibah.
"Izin pimpinan, itu bukan musibah. Kalau musibah itu sesuatu yang tidak disengaja. Kalau ini saya kira ini sesuatu yang dia rencanakan. Jadi ini bukan musibah pimpinan. Terima kasih," ucap Kamrussamad.
Doli lalu menyambung, terlepas dari musibah atau bukan. Menurutnya, hal tersebut jangan sampai memengaruhi kinerja penyelenggara.
"Terlepas musibah atau tidak, semua kita punya tanggung jawab utk bisa memastikan itu tidak ada pengaruhnya thd pelaksanaan pilkada tahun 2020. Kredibilitas penyelenggaraan pemilu ini harus kita tetap jaga," tandas politisi Partai Golkar itu.
