Pekanbaru, Gatra.com - Gubernur Riau, Syamsuar diharapkan dapat mensolidkan program pengentasan kemiskinan antar instansi perangkat daerah. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Riau, Yelli Zamaya.
Ditemui di Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Yelli mengungkapkan saat ini masing-masing organisasi perangkat daerah begerak tanpa satu arahan dalam mengentaskan kemiskinan di provinsi setempat.
"Ada penurunan memang (kemiskinan) tapi harus lebih digalakkan lagi. Karena itu, dinas-dinas terkait seperti Dinas Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perdagangan itu harus bekerja sama supaya angka kemiskinan bisa lebih diturunkan lagi," jelasnya kepada Gatra.com, Selasa (14/1).
Sambung Yelli, jika antar instansi tidak memiliki program yang dapat disinkronkan, maka upaya pengurangan kemiskinan tidak akan signifikan. Pasalnya instansi bakal mengedepankan ego sektoral masing-masing.
Dia mencontohkan bagaimana sebagian besar perekonomian masyarakat Riau tergantung kepada harga komoditi perkebunan. Menurutnya jika Pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki visi yang jelas dan sinkron dalam mengurusi perkebunan. Maka fluktuasi harga komoditi, terutama sawit dan karet bakal terus menjadi momok bagi masyarakat Riau.
"Kita tak bisa pungkiri harga komoditi andalan di Riau itu ditentukan di luar. Tapi bagaimana pun pemerintah daerah harus me-back up persoalan ini, agar masyarakat tidak terlalu jatuh perekonomiannya. Misal, perlunya hilirisasi dan intervensi kepada perusahaan sawit agar membeli dengan harga wajar buah sawit dari petani swadaya, bukan hanya pada petani plasma," paparnya.
Sebagai informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, tercatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada Maret 2019 mencapai 490,72 ribu orang. Angka tersebut bekurang sebanyak 9,72 ribu orang dari periode yang sama Maret 2018 yang mencapai 500,44 ribu jiwa.
