Penerapan reformasi birokrasi merupakan cara efektif menghadapi dinamika Perubahan global. Polri, dinilai mampu mengubah citra lama menjadi lebih membumi dengan peningkatan layanan Publik.
Jakarta, GATRAreview.com - Sejumlah reformasi birokrasi yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) layak diapresiasi. Tengok saja sejumlah hasil survei yang menunjukkan performa Polri yang menggembirakan. Survei MarkPlus yang dirilis awal Februari 2019 lalu, misalnya, memperlihatkan bahwa kepuasan dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian mencapai masing-masing 74,46% dan 80,37%. Survei terhadap 34 kepolisian daerah (polda) dan 461 kepolisian resor (polres) selama September-November 2018 itu melibatkan 29.250 responden.
Ada empat aspek yang dijadikan sebagai indikator pengukuran kepuasan dan kepercayaan publik terhadai institusi Polri, yakni kultur, kinerja, penanganan isu terkini, dan manajemen media. Penilaian itu tentu saja tidak lepas dari pembenahan dan perbaikan internal korps Bhayangkara.
Atas sejumlah perbaikan dan reformasi birokrasi kelembagaan, maka Gatra Media Group memberikan penghargaan dalam acara Anugerah Gatra 2019 yang digelar di IPB International Convention Center, Bogor, pada Minggu 1 Desember lalu. Polri mendapat penghargaan untuk kategori Reformasi Birokrasi sebagai Kementerian/Lembaga yang gencar melakukan Reformasi Birokrasi.
“Polri mereformasi diri dimulai ketika Polri langsung di bawah Presiden. Secara struktural, instrumen, dan kultural menuju lebih kepada pelayanan masyarakat,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Hanisar Ahmad Fauzan dari Gatra review.
Polri merupakan salah satu lembaga negara yang juga mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama enam tahun berturutturut. Terkait dengan hal itu, Trunoyudo mengatakan bahwa raihan itu merupakan wujud reformasi di bidang operasional maupun pembinaan.
Roadmap Reformasi Birokrasi Polri
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Argo Yuwono, menyebutkan bahwa Polri memiliki roadmap reformasi birokrasi berdasar Keputusan Kapolri Nomor 541, yang bertanggal 30 Mei 2016. Targetnya antara lain terpenuhinya tuntutan masyarakat untuk Polri sesuai dengan tupoksinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, mewujudkan birokrasi berbasis kinerja (performance based bureaucracy), mewujudkan manajemen kinerja didukung penerapan sistem berbasis elektronik, dan mewujudkan kontribusi setiap anggota Polri terhadap kinerja organisasi.
Selain itu, ada sejumlah inovasi yang dilakukan Polri. Antara lain SIM corner, delivery SIM, SKCK online, SKCK keliling, command center, dan aplikasi Semeru Majapahit. “Dampaknya, kinerja Polri meningkat baik di tingkat satker (satuan kerja) dan satwil (satuan wilayah), personel semangat membangun perubahan,” kata Argo.
Kepuasan masyarakat pun terbilang baik, terbukti dari survei Litbang Kompas 2019 yang menempatkan Polri di urutan ketiga lembaga pemerintah yang paling dipercaya masyarakat setelah TNI dan KPK. Tantangannya ke depan, Argo melanjutkan, ada pada sisi sumber daya manusia, yakni kompetensi personel yang rendah dan cenderung berada pada zona nyaman. Kemudian sisi anggaran, basis teknologi informasi, dan metode yang terbilang konvensional. “Belum berbasis pada terobosan kreatif,” ia menambahkan.
